Ini Tujuan KPU Menggencarkan GMHP

Cucum menjelaskan, jika GMHP merupakan kesempatan yang terakhir masyarakat untuk mengkroscek DPT, yang digunakan di dalam Pemilu 2019.

Ini Tujuan KPU Menggencarkan GMHP
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Distribusi surat suara dan penetapan DPT Putaran Kedua Pemilukada DKI Jakarta. 

CUCUM Sumardi, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat menuturkan pihaknya gencarkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Diakui Cucum, gerakan ini dilakukan sepanjang bulan Oktober 2018.

"Gerakan ini tujuannya minimalisir kesalahan di dalam peng-input-an Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang," ujar Cucum, Jumat (5/10/2018).

Cucum menjelaskan, jika GMHP merupakan kesempatan yang terakhir masyarakat untuk mengkroscek DPT, yang digunakan di dalam Pemilu 2019.

"Di KPU RI, sudah melaunching GMHP untuk memviralkan kepada masyarakat, agar mereka bisa mengecek dengan aplikasi yang saat ini telah disiapkan. Atau datang saja langsung ke kelurahan dan kemudian temui anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)," terangnya.

Apabila belum masuk di DPT, lanjut Cucum, masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui PPS Kelurahan, yang sesuai domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Tentunya, dengan membawa KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). Populasi penduduk di Jakarta sangat dinamis maka sangat mungkin kalau kemarin ada orang tinggal di luar jakarta sekarang tinggal di Jakarta," katanya.

"Apabila sudah memiliki NKK dan KTP Jakarta, maka dia bisa jadi pemilih baru di KPU. Untuk yang daerah asal mereka yang lama akan kita konfirmasi ke KPU RI agar langsung dilakukan penghapusan by sistem. Hal itu bertujuan agar warga itu dihapus datanya di kota yang lama. Biar enggak dobel," jelasnya.

Setelah itu, pemutahiran DPT kembali digodok di tingkat nasional melalui KPU RI. Ia berharap, seluruh stakeholder memviralkan GMHP, agar masyarakat berperan aktif mengkroscek DPT.

"Gerakan melindungi hak pilih bukan cuma pada pemilih saja yang belum terdaftar karena pindah domisili. Namun juga kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia atau yang telah jadi menjadi aparatur negara, seperti TNI-Polri. Kami minta ke masyarakat, laporkan ke kami," ungkapnya. (BAS)

Penulis: Panji Baskhara Ramadhan
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved