IPW: Beranikah Polisi Kembali Memeriksa Sandiaga Uno bila Ia Menang di Pilpres 2019?

IPW meminta jaminan dari Polda Metro Jaya, apakah kasus Sandiaga Uno akan benar benar dilanjutkan usai Pilpres 2019.

IPW: Beranikah Polisi Kembali Memeriksa Sandiaga Uno bila Ia Menang di Pilpres 2019?
Twitter/@sandiuno
SANDIAGA Uno saat mengisi seminar entrepreneurship di Ballroom Gale-Gale, Senin (17/9/2018). Sandiaga mengajak para anak muda untuk menjadi penggerak perekonomian bangsa dengan ikut berkecimpung di dunia usaha. 

INDONESIA Police Watch (IPW) meminta jaminan Kepolisian RI termasuk Polda Metro Jaya untuk tetap profesional dan memproses sejumlah kasus yang melibatkan cawapres Sandiaga Uno, usai Pilpres 2019 mendatang.

IPW mencatat sedikitnya ada 3 kasus dugaan pidana yang melibatkan Sandiaga.

Hal itu diungkapkan Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Sabtu (22/9/2018).

"Polda Metro Jaya perlu menjelaskan ke publik tentang bagaimana nasib dan kelanjutan perkara yang menyangkut Sandiaga Uno," tuturnya.

"Mengingat kemarin Sandiaga sudah disahkan KPU sebagai pasangan capres cawapres Prabowo-Sandi dengan nomor urut 02. Jika Prabowo Sandi memenangkan Pilpres 2019, apakah Polda Metro Jaya berani memeriksa Sandiaga Uno?" imbuh Neta.

IPW kata Neta mendesak Polda Metro Jaya bersikap profesional dan berani memberi kepastian hukum akan berjalan sesuai supremasi hukum.

"Sehingga Polda Metro Jaya perlu menjelaskan secara transparan, berapa banyak kasus sesungguhnya yang melibatkan cawapres Sandiaga Uno yang masih diproses di kepolisian. Menurut data IPW ada tiga kasus," kata Neta.

"Di antaranya, kasus dugaan penggelapan dan penipuan tanah di Curug Tangerang dengan LP/1091/I/PMJ/Dit Reskrium tgl 8 Jan 2018 dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Yang LP/3356/VI/2018/PMJ/Dit Reskrimum tgl 27 Juni 2018," ujarnya.

Berkaitan dengan kasus itu, papar Neta, pada 30 Januari 2018 Sandiaga pernah diperiksa di Polda Metro Jaya selama 3,5 jam.

"Namun saat Sandiaga mencalonkan diri sebagai cawapres, Polda Metro Jaya menghentikan sementara penyidikan kasusnya. Dalam hal ini Polda Metro Jaya mengacu pada Peraturan Kapolri yang menyebutkan, siapa pun yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah maupun capres cawapres jangan diganggu dengan proses hukum. Kasusnya baru bisa dilanjutkan usai pilkada atau pilpres," kata dia.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help