Kasus Asusila

Kak Seto: Vonis 12 Tahun Penjara Bagi Predator Anak oleh PN Balikpapan Tak Sesuai Ekspektasi

Seorang pemuda berprestasi yang mendapat berbagai penghargaan dalam dan luar negeri, ternyata adalah predator seksual anak.

Kak Seto: Vonis 12 Tahun Penjara Bagi Predator Anak oleh PN Balikpapan Tak Sesuai Ekspektasi
Kompas.com
Ketua Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Seto Mulyadi. 

SEORANG pemuda berprestasi yang mendapat berbagai penghargaan dalam dan luar negeri, ternyata adalah predator seksual anak.

Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Rabu (19/9/2018).

Menanggapi vonis ini, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto, mengaku punya ekspektasi lebih tinggi atas vonis majelis hakim PN Balikpapan.

"Sembari tetap mengapresiasi kerja aparat penegakan hukum, saya terus terang punya ekspektasi lebih tinggi daripada 'sebatas' 12 tahun penjara bagi terdakwa," kata Kak Seto melalui pernyataan resminya yang diterima Warta Kota, Rabu (19/9/2018).

Sebabnya, kata Kak Seto, UU Perlindungan Anak (revisi kedua) memuat ketentuan bahwa, sebagaimana dalam kasus kejahatan seksual yang dilakukan mantan fasilitator forum anak nasional dengan korban lebih dari 1 orang, ancaman pidananya adalah penjara minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun, atau hukuman seumur hidup, atau hukuman mati.

"Mengacu pada angka-angka tersebut, 12 tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sekaligus juga tuntutan jaksa, yang hanya berselisih 2 tahun dari hukuman minimal, itu di luar ekspekasi saya. Itu satu hal," katanya.

Lain hal, dengan alasan yang sama, tambah Kak Seto, pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta kebiri kimiawi.

"Vonis hakim ternyata juga belum memuat dua ragam pidana tambahan tersebut," kata dia.

Alhasil, Kak Seto mengaku waswas bahwa ketika angka kejahatan seksual terhadap anak bergerak laksana deret ukur, penaikan hukuman bagi predator sepertinya laksana deret hitung.

"Jumlah kasus membumbung, lama pemenjaraan relatif segitu-segitu saja," ujarnya

Lagi pula, Kak Seto mempertanyakan di mana gerangan efek jera yang bisa muncul dari pembukaan identitas pelaku?

Sebagai perbandingan, koruptor, walau identitasnya terbuka, tetap tidak terkendala untuk menjadi wakil rakyat.

"Lalu sanksi kebiri kapan akan terealisasi? Pada tataran UU dan pernyataan Menteri saja terlihat adanya kontradiksi secara filosofis. Belum lagi ketentuan teknisnya yang tak kunjung ada, betapa pun sudah dua tahun berselang sejak UU diabsahkan," kata Kak Seto. (bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved