Dirut Bulog Buwas Ogah Rakor, DPR Bakal Panggil untuk Rapat

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing di kesempatan berbeda, mengatakan, rakor merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan

Dirut Bulog Buwas Ogah Rakor, DPR Bakal Panggil untuk Rapat
Kompas TV
Budi Waseso 

Pengamat dan DPR menanggapi beragam pernyataan Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan tidak perlu ikut rapat kordinasi (rakor) bersama di pemerintah untuk membahas impor beras.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio meminta Presiden Joko Widodo memanggil Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog untuk memverifikasi data beras nasional saat ini. Dia menyebut, Menko Perekonomian Darmin Nasution harus memanggil Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog untuk memverifikasi data beras nasional saat ini. Apalagi Menko Darmin terang menyebut ada ketidakpasan data. Rakor adalah hal yang pas dilakukan.

"Yang punya tupoksi impor atau ekspor itu Menteri Perdagangan. Dia bisa impor untuk komoditi khususnya, ketika ada rekomendasi dari kementerian teknis, Menteri Pertanian. Karena itu kan urusannya ke pertanian. Jadi Menteri Perdagangan tidak akan mengimpor komoditi yang diperlukan tanpa rekomendasi Menteri Pertanian," kata Agus, Kamis (20/19)

Dia melanjutkan, perlu dicari tahu kebenaran data yang dimiliki Kementerian Pertanian. Pasalnya Agus mendapat informasi dari sejumlah pihak pengumpul data di Kementerian Pertanian, ada sejumlah data pertanian yang tidak akurat.

"Saya ngobrol dengan pengumpul data (pertanian) dari IPB (Institut Pertanian Bogor), data itu kalau ada fuso (gagal panen), banjir, kerusakan sampai 50 persen, nggak boleh menaruh angka 50 persen. Jadi di sini saya menyimpulkan, bahwa di situ ada persoalan data pertanian kita," terang Agus.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing di kesempatan berbeda, mengatakan, rakor merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh tiap kementerian/lembaga untuk mengambil keputusan. Apalagi untuk memutuskan kebijakan impor pangan seperti pemenuhan beras masyarakat. Tujuannya, data impor terkoordinir dengan baik. Rakor justru penting, untuk mencegah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh lembaga terkait.

“Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog itu harus melakukan rakor. Itu kan sudah protap,” kata Emrus.

Menurutnya, kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat sangat dinamis. Makanya, rakor berfungsi untuk memberikan keputusan yang tepat mengikuti perubahan dunia.

Menteri Korrdinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyatakan, data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian sering meleset. Karena ini lah, pemerintah melakukan impor.

Memanasnya kisruh impor beras antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuat DPR mendorong diadakannya rapat dengar pendapat gabungan. Diharapkan Mendag dan Dirut Bulog hadir dalam rapat yang segera diadakan itu.

"Itu pak Buwas ogah rapat dengan pemerintah, nanti DPR Komisi IV yang undang pasti Bulog datang," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin saat dihubungi wartawan, Kamis (20/9).

Dikatakannya, DPR bisa mengundang rapat Gabungan Komisi IV dan VI sebagai fungsi pengawasan DPR. Sedangkan Anggota Komisi IV lainnya, Viva Yoga mengatakan hal senada. Jika Budi Waseso tidak mau rapat kordinasi dengan pemerintah, maka Dirut Bulog itu harus datang jika diundang DPR.

"Polemik importasi beras di internal pemerintahan antara Kemendag dan BULOG adalah bukan yang pertama kalinya. Sering konflik kebijakan antar kementerian dan menimbulkan kecurigaan negatif dari publik ada potensi moral hazzard atas importasi beras," ujarnya.

Tujuan Rapat Komisi gabungan, kata Viva, untuk menjelaskan tentang data produksi pangan (beras), mengetahui kebutuhan konsumsi pangan, dan BULOG menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal.

Kemudian, kata dia, rapat digelar untuk membahas perlindungan, pemberdayaaan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), di kantornya, kemarin mengatakan, tidak perlu lagi menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) mengenai impor beras. Buwas mengatakan, rakor hanya buang-buang waktu.

"Saya nggak perlu rakortas buang-buang waktu. Keinginan Pak presiden kaya apa kita laksanakan saja, kalau kebanyakan diskusi nggak jalan-jalan," ujar Buwas di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (19/9).

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved