Pemilu 2019

Pasca-putusan MA, Partai Politik Tetap Didesak Coret Calon Legislatif Eks-narapidana Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil tetap mendesak parpol mencoret caleg eks-narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba.

Pasca-putusan MA, Partai Politik Tetap Didesak Coret Calon Legislatif Eks-narapidana Korupsi
Warta Kota/Muhammad Azzam
Ilustrasi: Sejumlah narapidana saat menggunakan hak pilihnya di TPS khusus di Lapas Kelas II A Bulak Kapal Bekasi dalam memilih calon Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bekasi, Rabu, 27 Juni 2018. 

KOALISI Masyarakat Sipil tetap mendesak agar partai politik mencoret calon legislatif bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba pasca putusan Mahkamah Agung.

   
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/9/20180, menyatakan itu. 
   
Mahkamah Agung melalui putusan uji materi Peraturan KPU Nomor 20/2018, menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota, Kamis (13/9).
   
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 7/2017 (UU Pemilu).
   
"Apabila partai tidak mencoret, KPU mesti mengadopsi gagasan menandai atau memberi keterangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan," kata dia.
   
Selanjutnya KPU juga diminta untuk membuka riwayat hidup seluruh calon legislatif Pemilu 2019 tanpa terkecuali, termasuk apabila calon pejabat publik itu keberatan
   
Publik juga agar mengenali rekam jejak caleg dalam Pemilu 2019 dan tidak memilih nama-nama koruptor yang mencalonkan diri.
  
"Meski semua pihak harus menghormati putusan itu, kritik juga penting disuarakan, terdapat dua catatan kritis terhadap uji materi yang telah dilakukan oleh MA ini," kata Fariz.
   
Catatan pertama, proses pengujian materi ini diduga tidak sesuai prosedur karena dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi menyelesaikan uji materi atas UU Nomor 7/2017. Padahal, menurut Pasal 55 UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang menyebutkan, proses uji materi peraturan perundang-undangan di MA dilakukan setelah proses uji materi di MK selesai;
   
Kedua, proses pengujian terkesan tidak terbuka. Padahal, larangan ini merupakan polemik panjang dimana pendapat pihak pendukung dan penolak juga penting didengar dan dipertimbangkan. Hingga saat ini, putusan juga belum dipublikasikan atau diakses publik. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved