Hotman Paris Ungkap Putusan Aneh Pengadilan Penyebab Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

Hotman Paris Hutapea kembali menyoroti anjloknya nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap Dollar Amerika Serikat

Hotman Paris Ungkap Putusan Aneh Pengadilan Penyebab Anjloknya Nilai Tukar Rupiah
Hotman Paris Hutapea. (Foto: Instagram @hotmanparisofficial) 

PENGACARA kondang Hotman Paris Hutapea kembali menyoroti anjloknya nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap Dollar Amerika Serikat (USD).

Menurut Hotman Paris Hutapea, salah satu yang mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar adalah masalah kepastian hukum.

Hotman Paris Hutapea menekankan betapa pentingnya itikad baik dari semua pihak untuk mendukung perekonomian Indonesia.

Namun ketika negara membutuhkan itikad baik terutama menyangkut kepastian hukum di pasar modal, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi DKI Jakarta justru mengeluarkan suatu putusan yang dianggap Hotman Paris agak aneh.

Putusan aneh tersebut yakni penundaan pemakaian nama suatu perusahan terbuka (Tbk) dengan dalil pemohon atau penggugat baru mengetahui nama perusahaan itu dalam waktu 90 hari.

Hotman Paris Hutapea menilai dalil putusan PTUN sangat tidak masuk akal. Sebab, perusahaan terbuka yang dimaksud sudah berdiri selama puluhan tahun, anggaran dasarnya sudah dimuat dan diumumkan berkali-kali dalam Tambahan Berita Negara (TBN) serta sahamnya sudah diperjualbelikan jutaan kali di pasar modal.

"Inilah putusan-putusan yang sangat tidak mendukung asas kepastian hukum di Indonesia. Jangan sampai pasar modal guncang dan nilai Rupiah semakin kacau gara-gara putusan seperti ini," ujar Hotman Paris Hutapea dalam video yang diunggah akun Instagram @hotmanparisofficial pada Senin (17/9/2018).

https://www.instagram.com/p/BnzjG4MncTV/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=55z2kxel8g8s

Berkaitan dengan hal ini, Hotman Paris Hutapea menceritakan pengalamannya ketika masih duduk di bangku SMP dan SMA.

Ketika itu gurunya mengatakan bahwa apabila suatu produk perundang-undangan telah diumumkan dalam berita negara atau Tambahan Berita Negara (TBN), maka publik dianggap sudah tahu. Bahkan, pengguna dari produk perundang-undangan itu dianggap mengerti tentang hukum.

Halaman
1234
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved