Soal Iklan Jokowi di Bioskop, Pengamat : Presiden Perlu Benahi Manajemen Komunikasi Pemerintah

IKLAN pembangunan bendungan yang ditayangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi di bioskop menuai pro dan kontra.

Soal Iklan Jokowi di Bioskop, Pengamat : Presiden Perlu Benahi Manajemen Komunikasi Pemerintah
HAMDI PUTRA
Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing 

IKLAN pembangunan bendungan yang ditayangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi di bioskop menuai pro dan kontra.

Terlepas dari argumentasi yang dibangun dari perspektif kepentingan masing-masing pihak yang menyampaikan pandangan, realita ini sekaligus menunjukkan manajemen komunikasi pemerintah masih perlu mendapat perhatian serius dari presiden untuk memebenahinya.

"Bila kita menelisik perspektif yang kontra, mereka mengemukakan argumentasi bahwa iklan tersebut sebagai bagian kampanye terselubung dari salah satu kandidat bakal calon di Pilpres 2019.
Argumentasi ini bisa saja dipahami karena sudah dalam kurun waktu tahun politik, terjadi setelah pendaftaran paslon kandidat presiden di KPU."

"Sebab, makna paripurna suatu pesan komunikasi tidak bisa lepas lepas dari konteks dan momentum waktu yang menyertainya." Demikian kata pakar komunikasi politik dari Universitas Perita Harapan (UPH), Emrus Sihombing dalam keterangan tertulis, Minggu (16/9/2018).

Menurutnya, Kemenkominfo perlu melakukan komunikasi keberhasilan pembangunan secara teratur, setidaknya per triwulan, sejak 100 hari pemerintahan hingga di ujung masa pemerintahan lima tahunan.

Namun, Kemenkominfo sejatinya lebih dahulu mengelola komunikasi pemerintahan yang efektif dan bersinergi antara semua unit humas kementerian dan instansi pemerintah lainnya sebelum memproduksi program komunikasi keberhasilan pembangunan yang akan disampaikan ke publik.

Hal ini sangat penting agar tidak muncul ego sektoral unit humas yang ada di setiap kementerian dan instansi pemerintah di bawah presiden.

Sebaliknya, yang pro menyebutkan bahwa iklan tersebut bukan bagian dari kampanye tetapi sebagai kewajiban pemerintah menyampaikan keberhasilan program pembangunan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye pemilu. Siapapun pemimpin pemerintahan, demikian pihak yang pro, penyampaian keberhasilan dan program pembangunan kepada rakyat sebagai suatu keharusan.

"Argumentasi ini sangat benar, hanya kurang tepat momentum saja, sehingga memberi peluang menimbulkan polemik. Perlu disadari, dalam manajemen komunikasi, persoalan penciptaan timing penyampaian pesan tidak kalah pentingnya dengan menyusun pesan itu sendiri," ucap Emrus Sihombing.

"Selain itu, saya menyayangkan bahwa wacana pro dan kontra ini tidak masuk pada masalah substansi. Sebenarnya dialektika pro dan kontra ini menjadi produktif jika memperbincangkan dan sekaligus menguji validitas kandungan fakta dan data yang tersaji dalam isi iklan tersebut," tuturnya lagi.

Halaman
12
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved