Sebanyak 70 PNS di Banten Korupsi Diminta Segera Dipecat

Para PNS tersebut masih menerima gaji dari negara. Padahal kasus hukum yang menjeratnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebanyak 70 PNS di Banten Korupsi Diminta Segera Dipecat
Tribunnews.com
Ilustrasi PNS 

Sebanyak 70 pegawai negeri sipil (PNS) di Provinsi Banten tersandung kasus korupsi. Mereka pun diminta segera diberhentikan sebagai aparatur sipil negera.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Koordinator Banten Bersih Ghufroni.

Pegiat anti korupsi Banten ini angkat bicara berdasarkan data yang dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa ada 2.357 PNS yang berstatus koruptor.

Sebanyak 70 orang di antaranya berasal dari Provinsi Banten.

Dengan rincian Pemerintah Provinsi Banten 17 orang dan Pemerintah kota atau Kabupaten 53 orang.

"Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera memecat 70 PNS di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten dan Kota maupun Kabupaten yang terlibat kasus korupsi," ujar Ghufroni, Minggu (16/9/2018).

Pasalnya, menurut Ghufroni, para PNS tersebut masih menerima gaji dari negara. Padahal kasus hukum yang menjeratnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Jadi segera dipecat, jangan terlalu lama. Walaupun Kemendagri menuntaskannya Desember tahun ini, tapi segeralah pekan ini," ucapnya.

Ia menyatakan pemerintah mesti memberhentikan para napi koruptor secara tidak hormat dalam waktu dekat ini. Selain itu, dirinya juga menilai bahwa 70 PNS ini diumumkan dengan detail kepada publik agar menimbulkan efek jera bagi PNS lainnya yang hendak melakukan korupsi.

"Termasuk Gubernur Banten jangan hanya wacana akan memecat, tetapi kalau tidak ada tindak lanjut percuma. Gubernur juga harus mengumumkan pejabat yang korupsi itu dan termasuk meminta pengembalian gaji yang mereka peroleh selama ini," kata Ghufroni.

Jika para PNS koruptor masih tetap dipelihara, lanjut Ghufroni, hal ini akan menciderai birokrasi pemerintahan yang semestinya harus mewujudkan kepemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

"Toh bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN kalau ternyata PNS yang terlibat korupsi masih bekerja di pemerintahan," paparnya. (dik)

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved