Pendapatan Retribusi Anggaran Daerah Pemprov Banten Mengalami Penurunan

GUBERNUR Wahidin Halim menjawab setiap pertanyaan yang diajukan DPRD Provinsi Banten pada Sidang Paripurna

Pendapatan Retribusi Anggaran Daerah Pemprov Banten Mengalami Penurunan
Warta Kota/Andika Panduwinata
Gubernur Banten Wahidin Halim menjawab setiap pertanyaan yang diajukan DPRD Provinsi Banten pada Sidang Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Perubahan APBD tahun 2018, Jumat (14/9). 

GUBERNUR Wahidin Halim menjawab setiap pertanyaan yang diajukan DPRD Provinsi Banten pada Sidang Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Perubahan APBD tahun 2018.

Salah satunya, Gubernur menanggapi pertanyaan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Nasdem yaitu seberapa besar pengaruh anggaran perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam jawabanya, Gubernur mengatakan, bahwa formulasi program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 berorientasi kepada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,77 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, tingkat kemiskinan 5,13 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 8,45 persen.

Kondisi saat ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Banten pada semester pertama tahun 2018 telah mencapai 5,59 persen, tingkat pengangguran terbuka saat ini dapat ditekan pada angka 7,77 persen, dan inflasi daerah cukup terkendali yakni sebesar 3,68 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Banten saat ini berada pada posisi di atas rata rata nasional sebesar 5,27 persen.

Sedangkan ketika menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB bahwa pos retribusi daerah pada APBD 2018 hanya sebesar Rp. 19,26 milyar atau menurun dibandingkan dengan APBD 2017 yang mencapai Rp. 20,18 milyar.

Gubernur menegaskan bahwa adanya perubahan kewenangan dari pemerintah Provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat (Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Antara lain dalam hal penelitian dan penilaian kesesuaian fisik kendaraan bermotor, pengalihan retribusi pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BBKM) dialihkan menjadi pendapatan BLUD yang sepenuhnya dikelola oleh RSUD Banten dan RSUD Malingping.

Dalam hal pemenuhan target pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

Halaman
123
Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help