Organda Sesalkan Permenhub 108 Soal Ojol Dicabut Mahkamah Agung

Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan menilai Permenhub 108 sudah dibuat mengacu pada UU LLAJR Nomor 22 Tahun 2009.

Organda Sesalkan Permenhub 108 Soal Ojol Dicabut Mahkamah Agung
Warta Kota/Henry Lopulalan
RIBUAN pengemudi ojek online (ojol) memadati ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto saat aksi unjuk rasa di depan gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/4). 

- Organda DKI Jakarta menyesalkan putusan Mahkamah Agung yang belum lama ini mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.

Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyelenggara angkutan berbasis aplikasi (online) untuk memiliki badan hukum dan mengikuti uji kir.

Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan menilai Permenhub 108 sudah dibuat mengacu pada UU LLAJR Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam peraturan tersebut, Shafruhan menyebut penyedia jasa transportasi sudah seharusnya berbadan hukum. "Organda sangat prihatin terhadap putusan MA yang sudah mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. Sehingga law enforcement tidak ditegakkan," kata Shahruhan kepada Kompas.com, Kamis (13/8/2018).

Shafruhan menganggap putusan MA yang mencabut Permenhub menandakan pemerintah sangat lemah dalam menegakkan peraturan, khususnya pada sektor transportasi.

Ia menganggap putusan tersebut telah membuat hukum menjadi kacau balau. "Dengan kata lain pemerintah bisa saja dikendalikan. Karena semua (kebijakan) bertentangan dengan UU dan PP yang mengatur tata cara penyelenggaraan angkutan umum," ucap Shafruhan.

Dalam putusan terbarunya, MA menilai Permenhub 108 bertentangan pasal-pasal yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Seperti diketahui, penyedia angkutan online pada umumnya adalah para individu pemilik mobil pribadi yang menggunakan kendaraannya untuk usaha.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Organda DKI Sesalkan MA Cabut Peraturan Angkutan Online",
Penulis : Alsadad Rudi
Editor : Agung Kurniawan

Editor: ahmad sabran
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help