Media Asing Tuding Pemerintahan SBY Curi Pajak Rp 177 Triliun, Demokrat: Omong Kosong dan Fitnah

Dalam artikel itu pula, disebut ada 30 pejabat Indonesia yang terlibat dalam skema pencurian dan pencucian uang (money laundry).

Media Asing Tuding Pemerintahan SBY Curi Pajak Rp 177 Triliun, Demokrat: Omong Kosong dan Fitnah
Kompas.com
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelaskan data kemiskinan pakai data ukuran minimum yang ditetapkan oleh Bank Dunia. 

PEMERINTAH Indonesia di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dituding media Hong Kong bernama Asia Sentinel, melakukan konspirasi kejahatan besar.

Tudingan tersebut muncul melalui salah satu artikel yang berjudul 'Indonesia's SBY Government: 'Vast Criminal Conspiracy' yang dimuat dalam laman itu pada Selasa 11 September 2018, yang ditulis oleh John Berthelsen.

Dalam artikel itu, pemerintahan SBY dituding mencuri pajak sebesar USD 12 miliar (Rp 177 triliun), dan mencucinya melalui perbankan internasional. Hal itu berdasarkan hasil penyelidikan setebal 488 halaman, di Mahkamah Agung Mauritius pada pekan lalu.

Baca: Perbaikan JPO Samsat Daan Mogot Cuma Diganjal Besi, Ini Penjelasan Bina Marga DKI

Dalam artikel itu pula, disebut ada 30 pejabat Indonesia yang terlibat dalam skema pencurian dan pencucian uang (money laundry).

Terkait laporan itu, analis forensik telah mengumpulkan berbagai bukti yang kemudian digabungkan oleh satuan tugas penyidik yang tidak hanya berasal dari Indonesia saja, namun juga dari Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, serta sejumlah negara lainnya.

Pembeberan klaim kejahatan yang dimuat dalam artikel itu juga berdasar pada laporan analis forensik yang dilengkapi 80 halaman keterangan di bawah sumpah atau afidavit, yang menyeret serangkaian lembaga keuangan internasional. Beberapa diantaranya Nomura, Standard Chartered Bank, dan United Overseas Bank (Singapura).

Baca: 41 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka KPK, Mendagri Bakal Lakukan Ini

Dalam serangkaian tudingan yang dialamatkan artikel tersebut kepada pemerintahan SBY, dibuka melalui kasus Bank Century. 30 pejabat pemerintah di era SBY pun disebut terlibat dalam kerja sama kotor tersebut.

Untuk mengetahui kebenaran terkait artikel tersebut, Tribunnews pun langsung mengonfirmasi kepada Partai Demokrat.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean telah melihat artikel itu, dan menuding balik tulisan yang menyudutkan Ketua Umum partainya sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca: Polisi Limpahkan Berkas Perkara ke Kejati, Cucu Konglomerat Richard Muljadi Segera Disidang

Ia mengatakan, artikel tersebut hanya merupakan halusinasi, kabar bohong, dan karangan belaka. Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa tulisan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Semua yang dituliskan itu tidak lebih dari sebuah halusinasi yang buruk, mengarang sebuah cerita dengan kisah-kisah fiktif yang diolah seolah-olah sebuah kebenaran, padahal penuh kebohongan," tutur Ferdinand Hutahaean saat dikonfirmasi, Rabu (12/9/2018).

Ia kemudian menekankan, Bank Century tidak ada kaitannya sedikitpun dengan SBY maupun Partai Demokrat.

Capture dari laman Asia Sentinel yang memuat artikel berjudul Indonesia's SBY Government: 'Vast Criminal Conspiracy'
Capture dari laman Asia Sentinel yang memuat artikel berjudul Indonesia's SBY Government: 'Vast Criminal Conspiracy' (www.asiasentinel.com)

"Robert Tantular pemilik Century juga tidak dikenal oleh SBY, jadi semua yang disampaikan itu adalah fitnah yang omong kosong," tegas Ferdinand Hutahaean.

Oleh karena itu, ia kembali menyebut artikel yang tayang dalam laman Asia Sentinel itu merupakan omong kosong dan bertujuan hanya untuk melakukan fitnah terhadap SBY.

"Jadi, bagi kami (tulisan artikel) itu hanya omong kosong dan fitnah kepada SBY," tegas Ferdinand Hutahaean. (*)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help