Warga Bukit Duri Tetap Mendambakan Program Kampung Susun

Anies berkomitmen tetap akan melakukan programnya dan itu sudah menjadi prioritas yang harus dilakukan.

Warga Bukit Duri Tetap Mendambakan Program Kampung Susun
Warta Kota/Joko Supriyanto
Wisma Ciliwung yang diusulkan warga bukti duri yang memenangkan class action untuk dijadikan kampung susun. 

PIHAK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan kembali melakukan penataan bukit duri dengan mengunakan konsel Community Action Plan (CAP) atau pembangunan yang melibatkan masyarakat.

Konsep pertama kali yang di canangkan oleh Pemrov DKI ini, nantinya akan melibatkan masyarakat atas penataan kawasan kampung kumuh.

Salah satunya kawasan kampung kumuh tersebut diterapkan di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Sebelumnya warga Bukit Duri memenangkan gugatan class action di Pengadilan, kini, atas kemenangan tersebut dijadikan sebagai tiket perwujudan janji Gubernur untuk membangun Kampung Susun Manuasiawi.

Wisma Ciliwung yang berada di Jalan Tanjakan Bukit Duri, Jakarta Selatan menjadi usulan untuk membangun kampung susun yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi mengatakan bahwa hingga saat ini rencana pembangunan kampung susun tersebut masih dalam proses.

"Masih kita tunggu, ini kan diambil alih oleh Pemrov DKI yang bernegosiasi oleh pemilik tanah, dan kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya saat ini masih di urus oleh Pemrov DKI Jakarta," kata Sandyawan, Rabu (12/9/2018).

Dikatakan Sandyawan, yang juga sebagai warga Bukit Duri hanya meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memujudkan kampung susun yang memang sudah direncanakan tersebut.

Pasalnya kurang lebih sebanyak 3/4 warga yang terdampak dalam pengusuran pada 28 September 2016 lalu, masih bertahan disekitar area Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Mereka tetap bertahan hingga tuntutanya terpenuhi.

Terdapat 99 bidang tanah atau lebih dari 100 KK warga Bukit Duri menunggu janji Gubernur dalam hal pembangunan Kampung Susun ini.

"Ya harapannya di wujudkan, itu saja," kata Sandyawan.

Sementara itu, Kuasa Hukum Bukit Duri, Vera Soemarwi mengatakan pembangunan kampung susun manusiwai untuk warga Bukit Duri tersebut masih dalam proses.

Namun, dirinya mengaku masih ada beberapa tahapan untuk proses tersebut terealisasi.

"Masih dalam proses, itu masih di bahas terus oleh pak Gubernur," kata Vera

Terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta berencana mencoret dana pembangunan shelter Bukit Duri sebesar Rp 5,9 miliar di APBD 2018. Dikatakan Vera bahwa anggaran tersebut memang tengah direvisi oleh Dinas Perumahan.

"Jadi, itu masih direvisi lagi, karena kan memang ada perubahan anggaran. Pak Anies sendiri berkomitmen tetap akan melakukan programnya dan itu sudah menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh Gubernur. Sehingga program tersebut dapat dilakukan dengan koraboltif yang dikatakan melalui program CAP dan itulah yang akan di gagas," katanya.

Menurut Vera, program CAP tersebut sudah menjadi program Pemerintah yang telah disetujui oleh legislatif daerah dan eksekutif daerah itu menjadi program Gubernur dan Wali Kota Jakarta Selatan.

"Memang, pak Gubernur sebelum dilantik sudah membuat program penataan kampung, kampung yang ditata itu ada beberapa kategori yang dikatakan kampung kumuh sedang dan kumuh berat. Nah Bukit Duri sendiri masuk ke kampung kumuh sedang. Nah itu yang di prioritaskan dulu karena sudah ada komitmen warga mengaggas program ini untuk mau menjadikan program ini menjadi penataan kampung yang kolaboratif," katanya.

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help