Terkait Aksi Longmarch Massa DKR, BPJS Depok Pastikan Layanan Kesehatan Tak Berubah

Massa juga tampak membawa poster dan spanduk yang isinya meminta BPJS Kesehatan menarik dan menghapus peraturan baru

Terkait Aksi Longmarch Massa DKR, BPJS Depok Pastikan Layanan Kesehatan Tak Berubah
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Konferensi Pers Penambahan PBI APBD JKN-KIS Kota Depok, di Kantor Walikota Depok (12/09) oleh Sekda Depok Hardiono, Kepala Dinkes Depok Novarita, dan Kepala BPJS Depok Maya Febriyanti Purwandari. 

KEPALA BPJS Kesehatan Kota Depok Maya Febriyanti Purwandari memastikan bahwa adanya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Kegawatdarutan serta Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018 terkait biaya operasi katarak, kelahiran normal di rumah sakit dan rehabilitasi medis, sama sekali tidak akan mengurangi atau memangkas layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya semua aturan itu justru untuk memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lewat BPJS Kesehatan.

"Jadi intinya aturan ini akan mengefektifkan pelayanan tanpa mengurangi layanan kesehatan yang didapat peserta BPJS. Informasi yang mengatakan aturan itu membuat BPJS Kesehatan tak menanggung lagi pasien gawat darurat, operasi katarak, kelahiran normal di rumah sakit dan rehabilitasi medis, adalah tidak benar," kata Maya dalam konferensi pers di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (12/9/2019).

Menurut Maya, aturan itu dibuat dengan tujuan efisiensi. Namun BPJS memiliki kewenangan penjaminan layanan kesehatan yang diprioritaskan.

"Dalam aturan dan perundangan pemerintah lewat BPJS Kesehatan wajib menjamin kebutuhan dasar kesehatan. Jadi tidak mungkin jika pelayanan gawat darurat tidak dijamin, juga hal lainnya seperti informasi yang beredar," kata Maya.

Ia mengatakan pemerintah terkait BPJS berkepentingan dalam upaya efisiensi. "Sementara kami yang melakukan pengaturan penjaminannya, sehingga mana yang diprioritaskan untuk dijamin terlebih dahulu sudah ditentukan," kata Maya.

Menurutnya jika layanan kegawatdaruratan, operasi katarak, kelahiran normal di rumah sakit dan rehabilitasi medis, tidak ditanggung BPJS Kesehatan, pasti yang pertama komplain adalah seluruh rumah sakit di Depok.

"Tapi nyatanya rumah sakit di Depok, tidak ada yang komplain. Sebab jika isu itu benar, maka yang duluan teriak rumah sakit. Jadi info ada layanan kesehatan yang dipangkas tak benar," katanya.

Sebelumnya sekitar lima ratus orang yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, menggelar aksi massa berupa long march atau berjalan kaki dari Kota Depok menuju Istana Merdeka, Rabu (12/9/2018).

Massa yang sebagian besar kaum ibu dan perempuan itu menuntut perbaikan sistem kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama warga kurang mampu.

Mereka menuntut Presiden Jokowi menghapus peraturan baru BPJS Kesehatan yang dianggap menyulitkan warga mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan aksi yang mereka lakukan diikuti sekitar 500 orang dari estimasi 1000 orang.

"Kami sempat longmarch dari lampu merah Juanda di Jalan Margonda menuju bunderan UI untuk melalui Jalan Raya Lenteng Agung," kata Roy.

Aksi mereka kata Roy dikawal petugas kepolisian. "Saat akan masuk Jakarta, petugas kepolisian Jakarta Selatan memnta massa naik angkutan," kata Roy.

Alasan petugas katanya, massa yang longmarch menutup sebagian badan jalan dan dapat memicu kemacetan di sepanjang jalur yang dilintasi.

"Kami akhirnya menurut, dan massa naik angkutan yang kami sewa," kata Roy.

Sehingga katanya sekitar pukul 12.00, massa DKR Depok sudah sampai di depan Istana Merdeka dan menggelar orasi di sana.

Massa juga tampak membawa poster dan spanduk yang isinya meminta BPJS Kesehatan menarik dan menghapus peraturan baru yang dianggap merugikan warga miskin.

Roy menjelaskan DKR Depok melihat bahwa jajaran Direksi BPJS Kesehatan semakin tamak menindas pasien, dokter, perawat, bidan, puskesmas dan rumah sakit.

"Jadi sudah saatnya Presiden Joko Widodo memeriksa dan mengganti semua direksi BPJS Kesehatan yang menguras uang negara dan memeras pasien," kata Roy.

Karenanya kata dia DKR Depok menuntut agar BPJS Kesehatan membatalkan semua peraturan yang merugikan masyarakat dan pasien.

"Pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan ini bukannya makin baik tapi semakin menyulitkan masyarakat dan pasien. Bukan itu saja, dokter, perawat dan rumah sakit pun sekarang menjerit-jerit akibat dirugikan terus menerus oleh hutang BPJS yang tidak dibayar," kata Roy.

Menurut Roy, setelah BPJS Kesehatan mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Penjaminan Pembiayaan Kesehatan yang berlaku bulan Juli 2018 lalu, BPJS tidak lagi menanggung kegawat-daruratan, operasi katarak, kelahiran normal di rumah sakit dan rehabilitasi medis.

"Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Kegawatdarutan mengakibatkan pasien gawat darurat tidak lagi mendapatkan pelayanan di UGD rumah-rumah sakit, karena tidak memiliki uang untuk membayar pelayanan UGD. Padahal pasien UGD adalah pasien yang urusannya hidup atau mati," bebernya.

"Tapi karena BPJS Kesehatan sudah tidak menanggung biaya pelayanan UGD. Maka pasien miskin walau punya kartu BPJS, tidak bisa lagi menggunakan UGD. Korban kematian karena kegawat daruratan terbukti meningkat setelah peraturan itu diberlakukan," katanya.

Padahal menurutnya sebelum ada Peraturan BPJS Kesehatan tersebut, semua rumah sakit punya kewajiban untuk segera menolong pasien gawat darurat, karena nantinya akan ditagihkan ke BPJS Kesehatan.

"Namun dengan peraturan itu, maka dokter dan petugas rumah sakit tidak berani menolong, karena tidak ada yang membayar biaya pelayanan pasien miskin,” ujarnya.

Ia melanjutkan selain itu, Peraturan Direktur BPJS Kesehatan No 2, 3 dan 5 tahun 2018 juga mencabut kewajiban BPJS untuk menanggung biaya operasi katarak, kelahiran normal di rumah sakit dan rehabilitasi medis.

“Akibatnya semakin banyak pasien miskin penderita katarak walaupun memiliki BPJS akan mengalami kebutaan. Sudah pasti pembatasan katarak, berpotensi makin banyak orang buta akibat peraturan itu,” katanya.

Ia juga menyebutkan peraturan itu membuat BPJS Kesehatan tidak lagi menanggung kelahiran normal di rumah sakit.

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan awal yang wajib dikunjungi oleh ibu hamil hanya bisa mengatasi kelahiran normal.

Semua kelahiran tidak normal harus dirujuk ke rumah sakit.

"Padahal di Puskesmas hanya ada bidan. Kalau kelahiran tidak normal dia kirim ke rumah sakit. Dioperasi di rumah sakit. Setelah operasi, dan diaudit BPJS hasilnya menyebutkan bahwa bayi bisa lahir normal, maka BPJS tidak akan bayar biaya operasi rumah sakit itu. Maka resikonya adalah di rumah sakit dan dokter yang melakukan operasi. Ini hanya cara BPJS untuk mengurangi pembiayaan dengan mengorbankan rumah sakit," kata Roy.

Pencabutan pembiayaan rehab medis oleh BPJS menurut Roy akan menyebabkan pasien walaupun menjadi peserta BPJS harus membayar semua biaya rehabilitasi medis pasca tindakan operasi.

"Misalnya, setelah operasi, melahirkan dan semua tindakan medis, maka BPJS Kesehatan tidak lagi menanggung biaya pasien yang membutuhkan pengecekan dokter, obat-obatan, tindakan lanjut dan rawat inap dan lainnya. Jadi pasien harus membayar sendiri semua biaya rehabilitasi medis tersebut," kata Roy.

Menurut Roy, para Direksi BPJS Kesehatan secara terang-terangan atas nama pelayanan kesehatan selalu mengatakan defisit agar bisa mendapatkan tambahan kucuran dana APBN.

"Tapi pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan terus dikurangi. Pasien, dokter, perawat dan bidan, rumah sakit dan puskesmas yang dikorbankan. Padahal gaji direksi mencapai ratusan juta," sindir Roy.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved