Terkait Aksi Longmarch Massa DKR, BPJS Depok Pastikan Layanan Kesehatan Tak Berubah

Massa juga tampak membawa poster dan spanduk yang isinya meminta BPJS Kesehatan menarik dan menghapus peraturan baru

Terkait Aksi Longmarch Massa DKR, BPJS Depok Pastikan Layanan Kesehatan Tak Berubah
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Konferensi Pers Penambahan PBI APBD JKN-KIS Kota Depok, di Kantor Walikota Depok (12/09) oleh Sekda Depok Hardiono, Kepala Dinkes Depok Novarita, dan Kepala BPJS Depok Maya Febriyanti Purwandari. 

KEPALA BPJS Kesehatan Kota Depok Maya Febriyanti Purwandari memastikan bahwa adanya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Kegawatdarutan serta Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018 terkait biaya operasi katarak, kelahiran normal di rumah sakit dan rehabilitasi medis, sama sekali tidak akan mengurangi atau memangkas layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya semua aturan itu justru untuk memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lewat BPJS Kesehatan.

"Jadi intinya aturan ini akan mengefektifkan pelayanan tanpa mengurangi layanan kesehatan yang didapat peserta BPJS. Informasi yang mengatakan aturan itu membuat BPJS Kesehatan tak menanggung lagi pasien gawat darurat, operasi katarak, kelahiran normal di rumah sakit dan rehabilitasi medis, adalah tidak benar," kata Maya dalam konferensi pers di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (12/9/2019).

Menurut Maya, aturan itu dibuat dengan tujuan efisiensi. Namun BPJS memiliki kewenangan penjaminan layanan kesehatan yang diprioritaskan.

"Dalam aturan dan perundangan pemerintah lewat BPJS Kesehatan wajib menjamin kebutuhan dasar kesehatan. Jadi tidak mungkin jika pelayanan gawat darurat tidak dijamin, juga hal lainnya seperti informasi yang beredar," kata Maya.

Ia mengatakan pemerintah terkait BPJS berkepentingan dalam upaya efisiensi. "Sementara kami yang melakukan pengaturan penjaminannya, sehingga mana yang diprioritaskan untuk dijamin terlebih dahulu sudah ditentukan," kata Maya.

Menurutnya jika layanan kegawatdaruratan, operasi katarak, kelahiran normal di rumah sakit dan rehabilitasi medis, tidak ditanggung BPJS Kesehatan, pasti yang pertama komplain adalah seluruh rumah sakit di Depok.

"Tapi nyatanya rumah sakit di Depok, tidak ada yang komplain. Sebab jika isu itu benar, maka yang duluan teriak rumah sakit. Jadi info ada layanan kesehatan yang dipangkas tak benar," katanya.

Sebelumnya sekitar lima ratus orang yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, menggelar aksi massa berupa long march atau berjalan kaki dari Kota Depok menuju Istana Merdeka, Rabu (12/9/2018).

Massa yang sebagian besar kaum ibu dan perempuan itu menuntut perbaikan sistem kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama warga kurang mampu.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help