Polisi Akan Pulangkan Mantan Sekda Depok Tersangka Korupsi Jalan Nangka

"Belum ada penahanan. Yang bersangkutan boleh pulang dan memang mau akan dipulangkan kok," kata Argo

Polisi Akan Pulangkan Mantan Sekda Depok Tersangka Korupsi Jalan Nangka
Warta Kota/Rangga Baskoro
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono. 

KEPALA Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menuturkan belum ada rencana penahanan terhadap mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto, tersangka kasus dugaan korupsi Jalan Nangka, Tapos, Depok.

Harry menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mapolresta Depok, Rabu (12/9/2018).

Ia datang ke Mapolresta Depok sekira pukul 08.30, dengan didampingi 6 orang tim kuasa hukumnya.

Sampai Rabu malam pukul 19.10, Harry masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

"Belum ada penahanan. Yang bersangkutan boleh pulang dan memang mau akan dipulangkan kok," kata Argo saat dihubungi wartawan, Rabu malam.

Argo mengatakan sejak Rabu pagi, tim penyidik gabungan dari Polresta Depok dan Polda Metro Jaya memeriksa intensif Harry Prihanto.

"Intinya bahwa yang bersangkutan diperiksa tim Polres Depok dan Polda Metro, gabungan. Kepada tersangka dipertanyakan seputar kasus pengadaan lahan yang dananya diduga dikorupsi itu," kata Argo.

Mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan tersangka, Argo memastikan penyidik belum memeriksa sampai ke arah sana. "Karena kita fokus ke kasus korupsinya dulu," kata Argo.

Sesuai janjinya, mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto, tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Depok, Rabu (12/9/2018).

Harry mendatangi Mapolresta Depok, sekitar pukul 08.30 dengan didampingi 6 orang anggota tim kuasa hukumnya.

Kedatangan Harry bersama tim kuasa hukumnya Rabu pagi, cukup tiba-tiba. Mereka langsung masuk ke ruang pemeriksaan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Depok.

Di sana Harry menjalani pemeriksaan penyidik. Kedatangan Harry ke Mapolresta Depok dan langsung diperiksa penyidik dibenarkah kuasa hukumnya Ahmar Ihsan Rangkuti melalui pesan aplikasi smartphone.

"Benar kami sudah di dalam, dan pak Harry langsung diperiksa penyidik," katanya.

Sampai pukul 12.17, Harry dan tim kuasa hukumnya masih berada di ruang Unit Tipikor Polresta Depok.

Kanit Tipikor Polresta Depok AKP Bambang membenarkan masih berlangsungnya pemeriksaan Harry sampai Rabu siang. "Ya, nanti Kapolres yang menyampaikan," katanya.

Kuasa Hukum Harry Prihanto, Ahmar Ihsan Rangkuti, menuturkan kliennya datang ke Mapolresta Depok, Rabu pagi.

Menurutnya jika nantinya polisi langsung menahan Harry Prihanto usai pemeriksaan, maka kliennya siap dan akan menghormati keputusan tersebut.

"Jika setelah pemeriksaan penahanan akan dilakukan, maka klien kami tentu menghormatinya," kata Ihsan.

Hanya saja tambahnya penahanan mesti melalui pertimbangan yang matang.

"Jadi kita lihat situasinya hari ini ya. Upayà paksa penahanan saya nilai perlu dipertimbangkan dengan baik, karena ini menyangkut kemerdekaan seseorang. Tentu harus ada alasan yang sesuai KUHAP. Sebab sejauh ini klien kami kooperatif bekerja sama untuk membuat terang masalah yang terjadi," papar Ahmar.

Menurutnya jika penahanan terhadap Harry Prihanto dilakukan, kemungkinan besar pihaknya akan meminta penangguhan penahanan yang merupakan hak kliennya sebagai tersangka.

"Klien kami tentu menghormatinya jika langsung ditahan. Tapi beliau tentu juga akan menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam hukum dan aturan perubndang undangan," kata Ihsan.

Salah satunya adalah penangguhan penahanan. "Kemungkinan itu (penangguhan penahanan-Red), iya," katanya.

Pantauan Warta Kota, Rabu malam sejumlah pewarta masih berjaga dan menunggu Harry serta tim kuasa hukumnya keluar dari ruang Satreskrim Polresta Depok.

Seperti diketahui Kepolisian Resort Kota (Polresta) Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, sejak 20 Agustus 2018 lalu.

Ditaksir ada kerugian negara mencapai Rp 10,7 Miliar dalam kasus ini.

Meski sudah ditetapkan tersangka, namun polisi belum menahan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto.

Dalam kasus ini penyiidik menduga ada double anggaran dalam pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka.

Dimana Pemkot Depok menganggarkan dana APBD Rp 10,7 Miliar, untuk pembebasan lahan warga guna pelebaran Jalan Nangka. Diduga penganggaran dana ini fiktif.

Karena lahan warga sudah dibebaskan pengembang yang akan membangun apartemen di sana. Hal itu sebagai syarat perizinan untuk adanya apartemen di sana.

Sehingga anggaran dari APBD Depok tersebut diduga dikorupsi Wali Kota dan Sekda Depok yang menjabat saat itu.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved