Kota Bekasi Berencana akan Tunda Pembangunan Gedung Tinggi pada 2019

Dalam prinsip ekonomi, pengembang pun akan berpikir panjang apabila membangun gedung tinggi di kawasan pinggiran.

Kota Bekasi Berencana akan Tunda Pembangunan Gedung Tinggi pada 2019
Warta Kota
Ilustrasi cluster baru yang ditawarkan Summarecon Bekasi. 

PIHAK Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana menunda pembangunan gedung tinggi di wilayah setempat pada 2019 mendatang.

Pemicunya karena penyediaan lahan sudah melebihi kapasitas atau over supply.

Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Erwin Guwinda mengatakan, wacana pembatasan pembangunan gedung berupa apartemen sudah ada. Rencananya, moratorium pembangunan itu akan direalisasikan pada 2019.

"Faktor lainnya wacana penundaan pembangunan itu karena keberadaan apartemen malah lebih banyak untuk masyarakat menengah keatas, tidak untuk masyarakat kelas bawah, sehingga, program pemerintah daerah memberi hunian dengan harga terjangkau belum tepat sasaran," kata Erwin di Plaza Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu (12/9).

Karena itu, kata dia, tak heran bila harga apartemen cukup mahal di Kota Bekasi sehingga tidak terjangkau dengan masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan.

Selain itu, pendirian apartemen kerap membuat sistem dan alat transportasi bertambah.

Tidak dipungkiri, pemilik apartemen kebanyakan juga membawa kendaraannya ke huniannya.

Akibatnya, pertumbuhan kendaraan di Kota Bekasi juga semakin besar.

"Dampaknya kemacetan juga menjadi masalah baru di tiap-tiap jalan, karena apartemen selalu disatukan dengan bangunan komersial seperti ruko, rukan, dan minimarket," jelas Erwin.

Berdasarkan catatannya, ada sekitar 20 apartemen yang berdiri di beberapa kecamatan seperti, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Medansatria, Jatisampurna, Pondokgede, Jatiasih dan sebagainya.

"Rata-rata satu apartemen membangun 5.000-8.000 kamar dan berdiri di tempat strategis seperti pusat kota atau perbatasan dengan daerah lain," ujarnya.

Meski demikian, Erwin berdalih ketinggian bangunan apartemen tetap diawasi.

Hal itu mengacu kepada standar Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Soalnya, Kota Bekasi menjadi bagian wilayah-wilayah yang termasuk berkategori kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.

"Untuk ketinggian bangunan kita mengacu pada standar KKOP," ujarnya.

Menurut Erwin, secara estetika kota pembangunan gedung di pusat kota merupakan batas tertinggi yang diperbolehkan oleh pemerintah kota.

Adapun, pusat kota yang dimaksud adalah Jalan Ahmad Yani sepanjang 4,2 kilometer.

Sedangkan semakin ke pinggir kota, bangunan akan semakin rendah.

Dalam prinsip ekonomi, pengembang pun akan berpikir panjang apabila membangun gedung tinggi di kawasan pinggiran.

"Skyline-nya memang seperti itu, makin ke pinggir semakin rendah bangunan," katanya.

Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi, Dzikron menambahkan, pendirian apartemen juga diikuti dengan pendirian Transit Oriented Development (TOD).

Di Kota Bekasi ada empat TOD berikut apartemen yang dibangun, di antaranya di Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II dan Bekasi Barat.

"Hal ini dikarenakan imbas dari pendirian proyek pembangunan light rail transit (LRT) atau kereta ringan," ujarnya.

Menurut Dzikron, TOD merupakan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran karena terdapat berbagai macam fasilitas di dalamnya yang terintegrasi dengan transportasi umum seperti LRT, kereta Commuter Line dan bus.

"Bila ditotal, investasinya cukup besar, namun sebagai gambaran satu apartemen saja biayanya bisa Rp 1 triliun. Belum pembangunan gedung park and ride dan pusat perbelanjaan," ujarnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved