Kantor Go-jek Digeruduk Driver Online, Ini Keberatan Mereka

Demonstran marah lantaran selama ini para driver lebih banyak dirugikan dengan sejumlah kebijakan aplikator.

Kantor Go-jek Digeruduk Driver Online, Ini Keberatan Mereka
Warta Kota
unjuk rasa di Kantor Go Jek 

Para pengemudi daring individu se-Jabodetabek yang berafiliasi dalam Gerakan Jabodetabek Bersatu kembali menggelar unjuk rasa.

Setelah pada Senin (10/9/2018) lalu mereka mendatangi kantor Grab Indonesia di bilangan Kuningan, pada Selasa (12/9/2018) mereka menggeruduk kantor Gojek Indonesia di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan.

Ratusan massa mulai memadati area Pasaraya sekitar 10.30 dan segera menggelar orasi.

Salah satu orator, Sunari, menyampaikan sejumlah tuntutan.

"Pertama, menagih janji aplikator, kedua, menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi, ketiga, menolak keras eksploitasi terhadap driver online. Keempat menolak keras kartelisasi dan monopoli bisnis transportasi online. Kelima, bila aplikator tidak memenuhi tuntutan kami, maka Kami akan meminta kepada pemerintah agar mengusir Grab dan Gojek dari bumi pertiwi dan membuatkan aplikasi pemerintah," teriak Sunari di mobil komando.

Demonstran marah lantaran selama ini para driver lebih banyak dirugikan dengan sejumlah kebijakan aplikator.

"Pelanggaran oleh penumpang, driver yang mendapatkan hukuman. Kesalahan pada server, kamilah yang
mendapatkan hukuman. Menolak order karena kami membutuhkan istirahat, kami pun mendapatkan
hukuman," ujar Dedi.

Menurutnya, semua itu terjadi karena peraturan yang dibuat oleh aplikasi selalu sepihak tanpa melibatkan
kami para pengemudi R2 dan R4. Sumber malapetakanya adalah hubungan kemitraan yang tidak
berimbang.

"Perjanjian kemitraan antara aplikasi dan mitra tidak sesuai dengan PP Kemitraan No. 17 tahun
2013. Inilah kenakalan awal dari Aplikasi," katanya.

Di samping itu, kenakalan aplikasi terus menerus berlanjut dengan tidak mematuhi peraturan Kementerian
Perhubungan untuk menghentikan perekrutan pengemudi, menentukan besaran tarif dan menentukan
besaran hasil pengemudi sejak PMHUB No. 32 tahun 2016, PMHUB 26 tahun 2017 dan PMHUB 108 tahun
2018.

Halaman
12
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved