Johan Budi Jadi Caleg PDIP, Said Didu Benarkan Pernyataan Fahri Hamzah Soal KPK

Johan Budi Jubir Presiden Joko Widodo menyebut PDI Perjuangan sebagai partai paling tegas soal korupsi

Johan Budi Jadi Caleg PDIP, Said Didu Benarkan Pernyataan Fahri Hamzah Soal KPK
TRIBUNNEWS/AMRIYONO PRAKOSO
Johan Budi di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017). 

Mantan pelaksana tugas (plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi yang kini menjabat sebagai Juru Bicara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyebut PDI Perjuangan sebagai partai paling tegas soal korupsi.

Hal tersebut dipertanyakan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

Menurutnya, pernyataan Fahri Hamzah soal sisi buruk KPK terbukti dari pernyataan Johan Budi yang kini menjadi Calon Legislatif (Caleg) dari PDIP dengan Daerah Pilihan (Dapil) Jawa Timur dalam Pileg 2019 mendatang.

"Pernyataan mantan Jubir @KPK_RI pak @JohanBudiSP yg memuji partai tempatnya caleg sekarang bhw partainya paling tegas ttg korupsi membuat saya berpikir thdp kritikan pak @Fahrihamzah thdp KPK selama ini. Semoga saya salah," tulis Said Didu lewat akun twitternya @saididu pada Selasa (11/9/2018) malam.

Pernyataan Said Didu pun dibalas Fahri Hamzah.

Lewat akun @fahrihamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia itu menyebut hampir seluruh pimpinan KPK haus kekuasaan.

Kondisi yang menurutnya sangat memprihatinkan, karena masyarakat sangat mengelukan KPK sebagai lembaga yang tidak tersentuh hukum saat ini.

"Hampir semua pejabat KPK pada ujungnya akan haus kekuasaan...Itu ada hubungannya dengan kultur politik dan persaingan di dalam yg semakin kental ...KPK adalah Power holder yg tak terkendali...Gak ada etika...JB itu contoh terbaru betapa mereka itu machiavellian, " tulis Fahri Hamzah.

Tidak tersentuhnya KPK menurut akun @reganfarma karena pencitraan yang digambarkan seluruh media.

Sementara, pihak yang mengkritisi KPK dianggap lawan, pendukung koruptor.

Kondisi tersebut katanya seperti yang terjadi ketika era Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Baca: Kiai Haji Maruf Amin Mulai Serang SBY Dengan Gaya Berlagak Pilon

Baca: SBY Sudah Sejak Lama Prediksi soal Pelemahan Ekonomi Rezim Presiden Jokowi

Baca: Hari Ini SBY Ulang Tahun ke-69, Ani Yudhoyono: Aku Selalu Mencintaimu

Fahri Hamzah yang vokal menentang sejumlah kebijakan KPK justru membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partainya bernaung anjlok mendulang suara.

"Salah satu sebab elektabilitas PKS merosot Era SBY, karena FH sering mengkritik KPK, dan masyarakatnya waktu itu sudah terbius akut media yg melakukan praktik pemujaan thd KPK, akhirnya tak terkontrol lagi. Benar begitu? Jika ya, pers bkn lagi media edukasi, tapi propaganda. #ask," tulis @reganfarma.

"Bung FH, sebetulnya sudah betul, cuma tdk mendeliver mukadimahnya secara tepat. Mungkin emosi, tapi intinya secara konstitusi sebetulnya tdk boleh ada lembaga untouchable macam KPK, cuma warga kita terbiasa dgn figure citra," tambahnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah meminta kepada Jokowi-sapaan Joko Widodo; membubarkan KPK dan meleburnya dengan lembaga Hak Asasi Manusia (HAM).

Langkah pembubaran KPK katanya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan krisis ekonomi, terlebih Indonesia yang kini disebut dunia tengah dilanda darurat korupsi.

Apabila Jokowi tidak segera mengambil tindakan dan merubah keadaan, Fahri Hamzah menyebut Jokowi telah gagal memimpin Indonesia ke arah perubahan.

"Bapak presiden @jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan 'darurat korupsi' seperti tuduhan selama ini. Karena kalau ia, maka artinya presiden gagal memberantas korupsi. Presiden akan ditagih rakyat. Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal," tulis Fahri Hamzah.

Hal tersebut merujuk kepada aksi penyidik KPK yang menetapkan status tersangka massal terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Sebanyak 41 orang anggota dewan ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus dugaan suap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2015.

"Hanya di Indonesia, darurat korupsi hanya menjadi kesibukan satu lembaga. Presiden sendiri tidak menyebut darurat melihat begitu merata 'tangkapan KPK' sehingga semua partai dapat disebut sebagai lumbung koruptor menurut cap yang dibuat KPK," jelasnya.

"Terakhir KPK menangkap hampir semua anggota legislatif kota Malang. Lalu, mempersoalkan tiket #AsianGames2018 tapi diam setelah dibantah wakil presiden. Jadi hanya di Indonesia definisi korupsi masih kita sengketakan. Bagaimana bisa kita selesaikan?," tambahnya.

Kondisi tersebut katanya mirip dengan Korea Selatan sebelum KICAC dibubarkan.

Krisis ekonomi melanda negeri itu karena menurunnya kepercayaan publik, khususnya investor.

"Dari semua negara yang saya pelajari, Korea Selatan paling baik jadi contoh kita. Pembubaran KICAC dan diganti oleh ACRC adalah karena ekonomi yang terganggu. Manuver KICAC bikin rusak iklim usaha dan kebebasan sipil. Maka Anti Korupsi digabung dengan HAM," jelasnya

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help