Bakal Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Jalan Nangka, Mantan Sekda Depok Siap Ditahan

Harry Prihanto adalah tersangka kasus korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, Jawa Barat.

Bakal Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Jalan Nangka, Mantan Sekda Depok Siap Ditahan
WARTA KOTA/BUDI SAM LAW MALAU
Kuasa hukum mantan sekda depok harry prihanto, tersangka korupsi proyek jakan nangka, datangi mapolresta depok, minta penundaan pemeriksaan kliennya, Rabu (5/9/2018). 

MANTAN Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto, berjanji memenuhi panggilan penyidik Polresta Depok untuk diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya, Rabu (12/9/2018) hari ini.

Harry Prihanto adalah tersangka kasus korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, Jawa Barat.

Dalam panggilan pertama di mana pemeriksaan dijadwalkan pada Rabu (5/9/2018) lalu, Harry Prihanto mangkir dengan alasan ada urusn penting yang sudah terjadwal sebelumnya di Cirebon, Jawa Barat. Sehingga, ia meminta pemeriksaan dirinya diundur sampai Rabu ini, dan dipenuhi penyidik.

Baca: Maruf Amin Ungkap Ustaz Yusuf Mansur Masuk Tim Pemenangan Kubu Jokowi

Kuasa Hukum Harry Prihanto Prihanto, Ahmar Ihsan Rangkuti, memastikan kliennya akan hadir memenuhi panggilan polisi, hari ini.

"Insyaallah beliau siap dan akan hadir," kata Ihsan kepada Warta Kota.

Bahkan, kata Ihsan, jika nantinya polisi langsung menahan Harry Prihanto usai pemeriksaan, maka kliennya siap dan akan menghormati keputusan tersebut.

Baca: Menkominfo: Perang Hashtag Tak Bisa Dicegah, Intinya Jangan Baperan

"Jika usai pemeriksaan langsung penahanan akan dilakukan, maka klien kami tentu menghormatinya," ujar Ihsan.

"Jadi kita lihat situasinya hari ini ya. Upayà paksa penahanan saya nilai perlu dipertimbangkan dengan baik, karena ini menyangkut kemerdekaan seseorang. Tentu harus ada alasan yang sesuai KUHAP. Sebab, sejauh ini klien kami kooperatif bekerja sama untuk membuat terang masalah yang terjadi," papar Ahmar.

Menurutnya, dalam pemeriksaan hari ini, Harry Prihanto akan membeberkan bagaimana proses penganggaran pelebaran Jalan Nangka dilakukan.

Baca: Tak Cukup Bukti dan Gagal Periksa Andi Arief, Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Mahar Rp 500 Miliar

Sebelumnya, Ihsan menilai penetapan Harry Prihanto sebagai tersangka sangat aneh dan janggal. Sebab, Harry Prihanto mengklaim penganggaran dan pengucuran dana pembebasan lahan, prosesnya berjalan lancar. Sehingga, semuanya sudah clear dan selesai, atau tak ada masalah.

"Beliau sempat sampaikan bahwa terkait pelaksanaan anggaran proyek Jalan Nangka tersebut di tahun 2015, sebenarnya sudah clear dan jelas sekali, sehingga tidak ada masalah dan persoalan apapun," tutur Ihsan.

Kata Ihsan, Harry Prihanto mengaku tak tahu apa alasan penyidik memposisikan proyek pelebaran Jalan Nangka ini, sehingga kepolisian menilai adanya dugaan korupsi yang dilakukan Harry Prihanto sebagai Sekda Depok saat itu.

Baca: Ketua GP Ansor Sebut #2019GantiPresiden Gerakan Banci dan Siap Menggebuk, Ini Respons Ahmad Dhani

"Jadi posisi kasus ini oleh kepolisian seperti apa sesungguhnya, dan kenapa bisa mengarah ke Pak Harry Prihanto, kita tidak tahu," ucapnya.

Yang jelas, kata Ihsan, Harry Prihanto menilai ada keanehan dan kejanggalan dengan penetapan status tersangkanya.

"Keanehan yang dirasakan beliau adalah di proyek ini kan belum ada pelaksananya. Seharusnya dalam proyek tersebut, harus ada pelaksananya, dan pelaksana mesti diperiksa polisi. Di sini anehnya menurut beliau, sebab belum ada pelaksananya sudah ada tersangkanya. Jadi seakan langsung loncat ke beliau," beber Ihsan.

Baca: Jokowi dan Prabowo Pelukan, Ahmad Dhani Malah Minta Presiden Cuti Saat Kampanye

Mengenai keterangan polisi yang menyebutkan bahwa ada dobel anggaran untuk pembebasan lahan dalam pelebaran Jalan Nangka dan dinilai sebagai modus utama korupsi, Ihsan berpendapat hal itu adalah kewenangan penyidik.

"Tapi Pak Harry Prihanto memastikan tidak ada dobel anggaran atau tumpang tindih anggaran, yang menurut penyidik dari swasta dan Pemkot Depok," tegas Ihsan.

Sebelumya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto Prihanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, sejak 20 Agustus 2018 lalu.

Baca: Eni Maulani Saragih Kembalikan Rp 500 Juta, KPK Imbau yang Lain Juga Ikut

Ditaksir ada kerugian negara mencapai Rp 10,7 miliar dalam kasus ini. Dalam kasus ini penyiidik menduga ada dobel anggaran dalam pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka.

Pemkot Depok menganggarkan dana APBD Rp 10,7 miliar, untuk pembebasan lahan warga guna pelebaran Jalan Nangka. Diduga penganggaran dana ini fiktif, karena lahan warga sudah dibebaskan pengembang yang akan membangun apartemen di sana, hal itu sebagai syarat perizinan untuk adanya apartemen di sana.

Sehingga, anggaran dari APBD Depok tersebut diduga dikorupsi Wali Kota dan Sekda Depok yang menjabat saat itu. (*)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help