Jika KPK Tidak Dihapus, Fahri Hamzah : Pemerintah Bakal Jual BUMN

Permintaan Fahri Hamzah kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk menghapus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat beralasan

Jika KPK Tidak Dihapus, Fahri Hamzah : Pemerintah Bakal Jual BUMN
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah (Instagram) 

PERMINTAAN Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk menghapus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat beralasan. Sebab apabila tidak dilakukan, Indonesia menurutnya akan mengalami krisis kepercayaan yang berujung pada keterpurukan ekonomi nasional.

Pernyataan tersebut dituangkan Fahri Hamzah lewat akun twitternya @FahriHamzah pada Senin (10/9/2018). Fahri menyebut situasi Indonesia seperti Korea Selatan pada era kepemimpinan Le Myung Bak pada tahun 2008.

Ketika itu keberadaan Korea Independent Commions Against Corruption (KICAC) dianggap mempengaruhi kepercayaan publik yang berujung pada krisis moneter di Korea Selatan. langkah berani pun dilakukan, KICAC yang berdiri sejak tahun 2002 dibubarkan dan dilebur menjadi Anti Corruption and Civil Rights Commision (ACRC).

"Dari semua negara yang saya pelajari, Korea Selatan paling baik jadi contoh kita. Pembubaran KICAC dan diganti oleh ACRC adalah karena ekonomi yang terganggu. Manuver KICAC bikin rusak iklim usaha dan kebebasan sipil. Maka Anti Korupsi digabung dengan HAM," jelas fahri Hamzah.

"Sementara di kita aneh. Tidak ada Kordinasi. Definisi aja Gak jelas. Ada lembaga sibuk sendiri yang lain menonton dan kebih baik menghindar. Akhirnya sejak 2002 (persis sama dengan tahun berdirinya KICAC) di Indonesia berkembang suasana tidak pasti," tambahnya.

Sementara lanjutnya, evaluasi atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ditentang. Alasannya, aksi unjuk rasa dan serangan balik dari para koruptor, sehingga KPK menurut Fahri kini diangggap lembaga paling bersih di Indonesia.

"Terserah pak @jokowi bapak pasti melihat pelambatan ekonomi. Akhirnya pemerintah cabut subsidi, ngutang ke luar negeri, proyek dikerjain sendiri dan BUMN disuruh ngutang bunga tinggi. Nanti BUMN Bisa2 dijual ke luar negeri. Ini semua karena ketidakpastian hukum," jelasnya.

Fahri meminta agar Jokowi-sapaan Joko Widodo; tidak perlu malu dengan keadaan. Dirinya pun membandingkan antara Indonesia dengan Korea Selatan yang kini memiliki peradaban maju pesat.

Padahal diketahui, kemerdekaan antara Indonesia dengan Korea Selatan hanya selisih dua hari, yakni 15 Agustus 1945. Waktu pembentukan KPK dengan KICAC pun jatuh pada tahun yang sama, yakni tahun 2002.

"Sambil pak @jokowi berpikir, teken saja kerjasama dan ikut saja pola Korea selatan. Gak usah malu untuk kebaikan negeri. Lihat Korsel itu, industri hidup, kelas menengah tumbuh. Kita merdeka bareng, bikin KPK bareng tapi hasil lain. Kenapa? Karena mereka mau koreksi," jelas Fahri.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved