Berkunjung ke Korea Selatan, Fahri Hamzah Minta Jokowi Pelajari Pembubaran KPK

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah berpesan kepada Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungannya ke Seoul, Korea Selatan, Minggu (9/9/2018).

Berkunjung ke Korea Selatan, Fahri Hamzah Minta Jokowi Pelajari Pembubaran KPK
Twitter/@Jokowi
PRESIDEN Jokowi dan ibu negara tiba di Pangkalan Udara Militer Seongnam, Seoul, Korea Selatan, Minggu (9/9/2018) malam. Di tangga pesawat, Presiden Jokowi disambut Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan Kim Young Choon. 

"Bapak presiden @jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan 'darurat korupsi' seperti tuduhan selama ini. Karena kalau ia, maka artinya presiden gagal memberantas korupsi. Presiden akan ditagih rakyat. Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal."

Hal tersebut merujuk kepada aksi penyidik KPK yang menetapkan status tersangka massal terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Baca: Balas Budi Pengawalnya, Jokowi Hadiri Resepsi Pernikahan Anggota Paspampres

Baca: PKS Serahkan ke Masyarakat Soal Perubahan Gerakan #2019GantiPresiden Jadi #2019PrabowoPresiden

Baca: Hotman Paris Sarankan Kemenpora Datangkan Inang-inang Pasar Senen Usut Kasus Roy Suryo

Sebanyak 41 orang anggota dewan ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus dugaan suap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2015.

"Hanya di Indonesia, darurat korupsi hanya menjadi kesibukan satu lembaga. Presiden sendiri tidak menyebut darurat melihat begitu merata 'tangkapan KPK' sehingga semua partai dapat disebut sebagai lumbung koruptor menurut cap yang dibuat KPK," jelasnya.

"Terakhir KPK menangkap hampir semua anggota legislatif kota malang. Lalu, mempersoalkan tiket #AsianGames2018 tapi diam setelah dibantah wakil presiden. Jadi hanya di Indonesia definisi korupsi masih kita sengketakan. Bagaimana bisa kita selesaikan?," tambahnya.

Kondisi tersebut katanya mirip dengan Korea Selatan sebelum KICAC dibubarkan. Krisis ekonomi melanda negeri itu karena menurunnya kepercayaan publik, khususnya investor.

"Dari semua negara yang saya pelajari, Korea Selatan paling baik jadi contoh kita. Pembubaran KICAC dan diganti oleh ACRC adalah karena ekonomi yang terganggu. Manuver KICAC bikin rusak iklim usaha dan kebebasan sipil. Maka Anti Korupsi digabung dengan HAM," jelasnya. 

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help