Berkunjung ke Korea Selatan, Fahri Hamzah Minta Jokowi Pelajari Pembubaran KPK

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, berpesan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Seoul, Korea Selatan, Minggu (9/9/2018).

Tidak hanya menjalani kerjasama ekonomi, tetapi juga mempelajari sejarah pembubaran Korean Independent Commision Against Corruption (KICAC).

KICAC dijelaskan Fahri Hamzah setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Layaknya pemerintah Korea Selatan terhadap KICAC, pembubaran KPK katanya diperlukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan hukum dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

KICAC yang awalnya digunakan rezim pemerintah Korea Selatan dalam berpolitik katanya dilebur bersama dengan lembaga hukum lainnya. KICAC pun dirubah namanya menjadi Anti Corruption and Human Right Commision (ACRC).

"Bertolak ke Seoul, Korea Selatan, untuk kunjungan kenegaraan hari ini. Di sana, saya dan Presiden Moon Jae-In akan membahas penguatan kerja sama kedua negara di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Mohon doa semoga perjalanan ini membawa berkah bagi Indonesia," tulis Jokowi pada Minggu (9/9/2018). 

"Pak, Saya titip: Pelajari sejarah pemberantasan Korupsi di Korsel dan khususnya sejarah KICAC (Korean Independent Commision Against Corruption). LALU diganti ACRC (Anti Corruption and Human Right Commision). ACRC adalah gabungan Banyak lembaga termasuk Ombudsman," balas Fahri Hamzah. 

Langkah pembubaran KPK katanya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan krisis ekonomi.

Terlebih Indonesia yang kini disebut dunia tengah dilanda darurat korupsi.

Apabila Jokowi tidak segera mengambil tindakan dan mengubah keadaan, Fahri Hamzah menyebut Jokowi telah gagal memimpin Indonesia ke arah perubahan.