Terkendala Tunjangan, Aparatur di Bekasi Gadai Perhiasan Bayar Cicilan Motor

Seretnya tunjangan membuat sejumlah aparat Pemkot Bekasi terpaksa menggadaikan barang untuk membayar cicilan.

Terkendala Tunjangan, Aparatur di Bekasi Gadai Perhiasan Bayar Cicilan Motor
Tribunnews.com
Pegadaian 

PARA pegawai di Pemerintahan Kota Bekasi menyesalkan molornya pembayaran Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) yang diduga dipicu karena adanya defisit keuangan daerah sekitar Rp 900 miliar.

Mereka yang tidak memiliki uang, terpaksa menggadaikan perhiasannya hanya untuk membayar cicilan ke perusahaan lain.

Pasalnya, gaji sebesar Rp 3,3 juta dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirasa tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.

“Dua bulan lagi cicilan sepeda motor saya akan lunas, tapi pemberian TPP yang selalu saya andalkan untuk membayar tagihan motor Rp 1,2 juta per bulan belum saya terima,” kata EI pada Minggu (9/9/2018).

EI mengaku, dengan sangat terpaksa dia akan menggadaikan perhiasannya untuk membayar cicilan sepeda motor.

Sejak mendapat TPP sebesar Rp 5,1 juta pada awal 2018, EI selalu menggunakan uang itu untuk membayar cicilan kendaran dan menabung.

Uang tabungan itulah yang kemudian dibeli perhiasan sebagai simpanan, karena bila kesulitan finansial akan dijual kembali.

“Untungnya uang TPP yang saya terima di bulan sebelumnya tidak dihabiskan, tapi ditabung dan dibeli emas. Kalau tidak, saya bakalan kesulitan untuk membayar tagihan motor karena keterlambatan TPP,” imbuhnya.

EI sebetulnya telah memprediksi pembayaran TPP bakal molor dari jadwal karena derasnya kabar defisit anggaran.

Hal itu juga diperkuat dengan keterlambatan jadwal tandatangan penerimaan TPP di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bekasi.

“Biasanya kami teken tandatangan pencairan TPP setiap tanggal 1-2, dan dua atau tiga hari kemudian langsung cair. Tapi bulan ini jadwal teken berkas juga molor jadi tanggal 5,” katanya.

Menurut dia, fenomena seperti ini baru pertama kali terjadi setelah beberapa tahun menjadi aparatur di lingkungan pemerintahan setempat.

Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebabnya karena bagian keuangan tidak menjelaskan ke aparatur.

“Kita hanya disuruh tanda tangan berkas pencairan saja, soal pemberian TPP nanti dikabari lagi,” ungkapnya.

Dia berharap agar persoalan ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Apalagi pemicu defisit anggaran salah satunya karena perekrutan tenaga kerja kontrak (TKK) yang dianggap terlalu besar pada tahun ini.

Di akhir tahun, jumlah TKK di Kota Bekasi sekitar 4.000 orang, namun hingga September 2018 bertambah 9.000 menjadi 13 ribuan pegawai.

“Saya lebih setuju jumlah TKK yang dikurangi, dibanding TPP yang dikurangi. Karena tahun lalu saja pekerjaan PNS masih bisa berjalan dengan bantuan 4 ribuan TKK,” ujarnya.

Berbeda dengan EI, pegawai lainnya berinisial PR tidak sampai menjual perhiasan.

Namun dia menggunakan uang tabungan yang selama ini disimpannya di bank selama beberap tahun.

“Uang tabungan itu juga sebetulnya dari TPP. Jadi keberadaan TPP sangat diandalkan di kalangan pegawai, apalagi saya yang hanya staf,” kata PR.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman memastikan, keterlambatan itu hanya beberapa hari saja. Penyebabnya, karena ada evaluasi penggunaan anggaran APBD 2018. “Hari Senin (10/9) juga sudah cair kok tunjangan seluruh pegawai,” katanya.

Sopandi menambahkan, dalam evaluasi itu pihaknya telah membahas sejumlah penggunaan anggaran yang lebih prioritas dan tidak pada APBD 2018, sehingga, hasilnya akan dilimpahkan dalam penggunaan anggaran perubahan. “Semuanya akan kami bayar dan keterlambatan itu karena masalah waktu saja, bukan tidak ada duitnya,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pemakaian anggaran prioritas seperti biaya kesehatan, biaya pembangunan infrastruktur, dan biaya pendidikan.

Sedangkan, biaya yang tidak prioritas, tidak akan dianggarkan dalam APBD-Perubahan nanti seperti biaya perjalanan dinas, dan biaya pembuatan baju seragam.

“Jadi sudah dipilah mana yang penting dan tidaknya,” katanya.

Menurut dia, seluruh biaya TPP itu dibayar melalui anggaran APBD 2018. Pada pagu anggaran belanja pegawai tercatat biaya itu sebesar Rp 2,4 triliun.

Dana sebesar itu termasuk untuk membayar seluruh pekerja kontrak dan lain-lain.

“Sebetulnya terlalu dini jika dibilang anggaran Kota Bekasi mengalami defisit,” ungkapnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help