Mantan Kepala BAIS: Gerakan #2019GantiPresiden Punya Potensi Jadi Makar

Gerakan #2019GantiPresiden menjadi pembenaran dan memunculkan benturan dengan kelompok masyarakat yang tak sepakat dengan gerakan itu.

Mantan Kepala BAIS: Gerakan #2019GantiPresiden Punya Potensi Jadi Makar
TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman B Ponto dalam diskusi 'telaah gerakan #2019gantipresiden dari perspektif ancaman negara' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2018). 

MANTAN Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman B Ponto menduga gerakan #2019GantiPresiden yang terus digaungkan sejumlah kelompok di berbagai daerah, berpotensi menjatuhkan pemerintah alias makar.

Soleman berpendapat, potensi makar yang dimaksud itu karena adanya gesekan sejumlah kelompok dengan kelompok #2019GantiPresiden di berbagai daerah.

Hal itu tentu menimbulkan gangguan keamanan nasional dan berpotensi menjatuhkan pemerintah yang sah.

Baca: Boni Hargens Duga Kelompok Radikal yang Perjuangkan Khilafah Bonceng Gerakan #2019GantiPresiden

"Bisa disimpulkan, bahwa gerakan ganti presiden ini punya potensi untuk menjadi makar," kata Ponto dalam diskusi 'telaah gerakan #2019gantipresiden dari perspektif ancaman negara' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2018).

Menurut pensiunan jenderal bintang dua TNI Angkatan Laut (AL) itu, pihak kepolisian harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah gesekan di masyarakat.

Sebab, lanjut Soleman, gerakan #2019GantiPresiden menjadi pembenaran dan memunculkan benturan dengan kelompok masyarakat yang tak sepakat dengan gerakan itu.

Baca: Sudah Penuhi Syarat, KPU Tinggal Tetapkan Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandi pada 20 September

"Kepolisian dan pihak keamanan harus bersikap saat munculnya gejala gesekan di masyarakat," sarannya.

Soleman menyebut, pemerintah saat ini dapat menggunakan dua cara dalam mencegah #2019GantiPresiden, yakni secara hukum atau di luar hukum.

Ponto menyebut cara-cara di luar hukum dalam mengatasi gerakan ganti presiden pernah dilakukan pada pemerintahan Orde Baru.

"Kalau mereka memutuskan by law, maka mau tidak mau, suka tidak suka, aturan-aturan hukum yang akan dipakai agar supaya benturan kedua kubu ini tidak terjadi," beber Soleman. (Fransiskus Adhiyuda)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved