Seorang PNS Gugat Menteri Pertanian karena Tidak Merasa Pernah Mengundurkan Diri

Upaya tersebut antara lain dengan mengajukan penundaan proses maupun keberatan kepada Presiden RI.

Seorang PNS Gugat Menteri Pertanian karena Tidak Merasa Pernah Mengundurkan Diri
ANGGIE LIANDA PUTRI
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman di Jakarta International Equestrian Park (JIEP). 

SIDANG lanjutan gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian bernomor: 173/KPTS /KP.600/02/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali digelar pada Kamis (6/9/2018).

Dalam kesimpulan, Asril Aminulah melalui kuasa hukumnya, Joko Dawoet kepada majelis hakim yang di Ketuai Susilowati menyatakan, seluruh argumentasi yuridis serta fakta hukum yang telah dikemukakan penggugat dalam kesimpulan mengenai eksepsi serta permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penggugat, tetap pada dalil-dalil hukum yang dikemukakan dalam gugatan dalam jawaban serta duplik, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan bahwa penggugat telah berupaya menempuh jalan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Upaya tersebut antara lain dengan mengajukan penundaan proses maupun keberatan kepada Presiden RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pertanian RI. 

“Berdasarkan fakta dan bukti penggugat, surat Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus bernomor B.912/F2/Fd.105/2018 tanggal 22 Mei 2018. Dan Pasal 238 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah RI nomor 11 Tahun 2017 tentang manageman pegawai negeri sipil, seharusnya tergugat tidak menerbitkan keputusan obyek sengketa,” terang Joko kepada wartawan pada Jumat (7/9/2018).

Selain itu, sambung Joko, fakta hukum yang terungkap semakin jelas dan terbukti serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Ahli, Harun Arsyad dimuka persidangan pada tanggal 23 Agustus 2018

Selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Harun mengatakan, syarat formil pengunduran diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) selain memuat nama yang bersangkutan, harus memuat juga tempat dan tanggal lahir.

Apabila Aparatur Sipil Negara yang sudang menjadi tersangka tidak bisa dikeluarkan surat keputusan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. 

Apabila, surat keputusan pemberhetian terhadap Aparatur Sipil Negara yang sudah menjadi tersangka tetap dikeluarkan, maka hal itu, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Klien saya, sejak tanggal 21 Februari 2018, sudah ditetapkan tersangka oleh Jampidsus Kejagung dalam tindak pidana korupsi kegiatan bantuan fasilitas sarana produksi kepada kelompok tani binaan Penggerak Membangun Desa tahun 2015. Dan, keputusan obyek sengketa berupa keputusan tergugat Menteri Pertanian RI bernomor : 173/KPTS/KP.600/02/2018 yang diterbitkan tergugat pada tanggal 26 Februari 2018. Artinya, 5 bulan  setelah penggugat ditetapkan penyidik menjadi tersangka,” ungkapnya.

Bahkan, kata Joko, penggugat tidak pernah mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tertulis, baik yang ditujukan kepada presiden, Menteri maupun kepada atasannya. 

“Oleh karena itu, tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa cacat hukum, sehingga keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan dan kepada tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan obyek sengketa dan penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya,” tutup Joko.

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved