Pemilu 2019

Prof Mahfud MD : KPU Tak Berwenang Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019

Mahfud MD mengatakan, KPU tidak memiliki kewenangan membatasi hak warga negara untuk dipilih dan memilih yang HAM.

Prof Mahfud MD : KPU Tak Berwenang Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019
Kolase Tribun Medan
Bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi kembali diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Kultwit Mahfud MD itu berawal dari pertanyaan salah satu netizen (warganet) di akun twitternya.

D. Kristan @DIRA_0302: Prof @mohmahfudmd apakah betul "hanya putusan MK yang dapat mencabut hak pilih seseorang"? Mungkin prof bisa buat thread ttg polemik tsbt dr kaca mata ahli hukum... Trims

Mantan Koruptor Ramai-ramai Jadi Caleg

Seperti diberitakan Tribunnews.com, bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi kembali diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Diloloskannya para mantan narapidana korupsi ini pun menuai polemik dikalangan masyarakat, Bawaslu pun dinilai tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu dengan baik.

Bakal caleg tersebut berjumlah tujuh orang, masing-masing berasal dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, dan Tojo Una-Una.

Sebelumnya, Bawaslu juga meloloskan lima bakal caleg mantan napi korupsi asal Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan membenarkan adanya mantan koruptor yang diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu.

"Infonya begitu," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/9/2018).

Pada masa pendaftaran bacaleg, para mantan koruptor tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Halaman
1234
Penulis: Suprapto
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved