Pemilu 2019

Prof Mahfud MD : KPU Tak Berwenang Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019

Mahfud MD mengatakan, KPU tidak memiliki kewenangan membatasi hak warga negara untuk dipilih dan memilih yang HAM.

Prof Mahfud MD : KPU Tak Berwenang Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019
Kolase Tribun Medan
Bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi kembali diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Melalu akun twitternya, Mahfud MD juga menilai keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang justru menambah kekacauan peraturan KPU tentang larangan caleg mantan koruptor tersebut.

Akibat review yang dilakukan Bawaslu tersebut, kata Mahfud MD, para caleg yang sebelumnya tidak didaftarkan karena mematuhi peraturan KPU tersebut, kemudian ramai-ramai menuntut supaya didaftarkan kembali.

"Yang sekarang membuat kisruh itu krn Bawaslu melakukan review thd PKPU shg menimbulkan kerumitan baru," kata Mahfud MD.

Simak kultwit Mahfud MD terkait PKPU larangan mantan koruptor mendaftar menjadi caleg Pemilu 2019.

@mohmahfudmd: Yang bisa mencabut PKPU itu hanya KPU sendiri (institutional review) dan MA (melalui judicial review). Krn KPU tak mau mencabut maka tinggal MA yg bisa membatalkan stau menyatakan batal.

@mohmahfudmd: (PKPU 1) Saya setuju mantan napi korupsi tdk boleh jadi caleg agar pemilu berrkualitas dan berintegritas. Tapi sy tdk setuju pelarangan itu ditentukan oleh KPU sebab sesuai Psl 28J (2) UUD 1945 pembatasan HAM itu hanya bisa dituangkan di dalam UU, bukan di dalam PKPU.

@mohmahfudmd: (PKPU 2) Masalahnya, sekarang ini KPU sdh membuat PKPU ttg itu dan PKPU tsb sdh diundangkan oleh Kemenkum-HAM. Jadi PKPU itu resmi berlaku dan mengikat scr hukum. Diundangkan itu artinya diberlakukan scr resmi dan semua orang dianggap tahu dan terikat.

@mohmahfudmd: (PKPU 3) PKPU yang sdh diundangkan scr sah hanya bisa dicabut oleh KPU sendiri (institutional review) atau dibatalkan/dibatalkan oleh MA (melalui judicial review). Bawaslu tdk boleh membatalkan sebuah PKPU, DPR sekalipun tdk boleh membatalkan PKPU.

@mohmahfudmd: (PKPU 4) Yang sejarang membuat kisruh itu krn Bawaslu melakukan review thd PKPU shg menimbulkan kerumitan baru. Yg dulu tdk didaftar krn patuh pd PKPU sekarang menuntut utk didaftarkan lagi. Kacau, kan?

@mohmahfudmd: (PKPU 5) KPU tdk bisa dipidanakan krn mengeuarkan PKPU tsb krn ia bkn tindak pidana melainkan tndakan administrasi (pemerintahan). Sebaiknya menubggu vonis judicial review dari MA. Selama blm ada vonis MA maka PKPU berlaku.

Halaman
1234
Penulis: Suprapto
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help