Pemilu 2019

Prof Mahfud MD : KPU Tak Berwenang Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019

Mahfud MD mengatakan, KPU tidak memiliki kewenangan membatasi hak warga negara untuk dipilih dan memilih yang HAM.

Prof Mahfud MD : KPU Tak Berwenang Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019
Kolase Tribun Medan
Bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi kembali diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

PAKAR Hukum Tata Negara Prof Mohammad Mahfud MD, KPU tidak memiliki kewenangan membatasi hak warga negara untuk dipilih dan memilih yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Mahfud MD menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan nara pidana (napi) korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Menurut Mohammad Mahfud MD, KPU tidak memiliki kewenangan membatasi hak warga negara untuk dipilih dan memilih yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Baca: M Taufik Sebut KPU Sudah Dua Kali Melanggar Undang-undang Pemilu

Baca: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Sebut KPU Terlalu Genit Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

Pembatan HAM, kata Mahfud MD, hanya bisa dilakukan melalui undang-undang (UU) sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, tepatnya Pasal 28J (2) UUD 1945 hasil amandemen.  

"Saya setuju mantan napi korupsi tdk boleh jadi caleg agar pemilu berrkualitas dan berintegritas. Tapi sy tdk setuju pelarangan itu ditentukan oleh KPU," ujar Mahfud MD melalui akun twitternya, Jumat (7/9/2018). sekitar dua jam lalu.

Baca: KPU Batalkan M Taufik Sebagai Bacaleg karena Tak Penuhi Syarat Selain 11 Nama Lain

Baca: M Taufik Lolos Jadi Bakal Caleg DPRD DKI Jakarta

Menurut Mahfud MD, masalahnya sekarang ketentuan itu telah diatur dalam PKPU yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM).

Akibatnya, muncul sejumlah protes dari bakal caleg yang pernah tersandung kasus korupsi. 

Mahfud MD mengatakan, yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah KPU mencabut PKPU itu atau menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA).

"Yang bisa mencabut PKPU itu hanya KPU sendiri (institutional review) dan MA (melalui judicial review). Krn KPU tak mau mencabut maka tinggal MA yg bisa membatalkan stau menyatakan batal," kata Mahfud.

Bawaslau Tambah Kisruh Caleg Koruptor

Halaman
1234
Penulis: Suprapto
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved