Polisi Layangkan Surat Panggilan Kedua Kepada Dua Tersangka Korupsi Proyek Jalan Nangka

"Jadwal pemeriksaan ini kami tentukan karena Selasa pekan depan itu adalah tanggal merah," katanya.

Polisi Layangkan Surat Panggilan Kedua Kepada Dua Tersangka Korupsi Proyek Jalan Nangka
WARTA KOTA/BUDI SAM LAW MALAU
Kapolresta Depok 

KEPOLISIAN Resort Kota (Polresta) Depok resmi melayangkan surat panggilan pemeriksaan kedua kepada tersangka kasus korupsi proyek Jalan Nangka, Tapos, yakni mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Depok Harry Prihanto, Jumat (7/9/2018).

Sebelumnya keduanya tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan sesuai panggilan pertama yang dilayangkan penyidik. Melalui kuasa hukumnya masing-masing, mereka meminta penundaan pemeriksaan sebagai tersangka sampai pekan depan.

"Hari ini, kita layangkan surat pemanggilan kedua kepada kedua tersangka," kata Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto di Mapolresta Depok, Jumat (7/9/2018).

Dalam surat panggilan kedua itu, kata Didik, tersangka Harry Prihanto diminta datang ke Mapolresta Depok untuk diperiksa penyidik pada Rabu 12 September 2018.

Sementara tersangka korupsi Nur Mahmudi Ismail dijadwalkan diperiksa penyidik, Kamis 13 September 2018.

"Jadwal pemeriksaan ini kami tentukan karena Selasa pekan depan itu adalah tanggal merah," katanya.

Menurut Didik sesuai janji keduanya melalui kuasa hukum mereka, ia optimis kedua tersangka memenuhi panggilan kedua penyidik pekan depan.

"Tentunya kita percaya, sesuai janji mereka yang akan hadir pekan depan. Berdasar dari penuturan kuasa hukum mereka yang datang kepada kami, dan memohon untuk pengunduran jadwal pemeriksaan," katanya.

Didik mengatakan, alasan kedua tersangka mangkir dari pemeriksaan sebelumnya dinilai logis. Sehingga pihaknya menjadwalkan ulang kembali pemeriksaan terhadap mereka.

"Berdasar tim pengacara masing-masing, untuk tersangka HP tak hadir karena ada kegiatan yang terjadwal. Sedangkan, tersangka NMI beralasan sakit. Alasannya cukup logis," kata dia.

Menurut Didik tim penyidik kemungkinan akan berkordinasi dengan pihak lain untuk membongkar dugaan kasus korupsi Jalan Nangka inim

"Intinya tim penyidik dalam melakukan langkah langkah pemeriksaan dan penyidikan, pasti akan berkoordinasi dengan stakeholder yang lain untuk membuktikan suatu tindak pidana," kata Furkan.

Seperti diketahui Kepolisian Resort Kota (Polresta) Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, sejak 20 Agustus 2018 lalu.

Ditaksir ada kerugian negara mencapai Rp 10,7 Miliar melalui APBD 2015, dalam kasus ini.

Meski sudah ditetapkan tersangka, namun polisi belum menahan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto. Polisi juga telah melakukan pencekalan terhadap keduanya.

Dalam kasus ini penyidik menduga ada double anggaran dalam pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka.

Dimana Pemkot Depok menganggarkan dana APBD Rp 10,7 Miliar, untuk pembebasan lahan warga guna pelebaran Jalan Nangka. Diduga penganggaran dana ini fiktif.

Karena lahan warga sudah dibebaskan pengembang yang akan membangun apartemen di sana. Hal itu sebagai syarat perizinan untuk adanya apartemen di sana dengan menyiapkan akses jalan masuk untuk fasos fasum.

Sehingga anggaran dari APBD Depok, diduga dikorupsi Wali Kota dan Sekda Depok yang menjabat saat itu.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved