Pemilu 2019

Mahfud MD Sebut Bawaslu Bikin Kisruh Pemilu

Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Mahfud MD Sebut Bawaslu Bikin Kisruh Pemilu
Istimewa
MAHFUD MD 

MAHFUD MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2013, membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Lewat akun twitternya @mohmahfudmd, Jumat (7/9/2018), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu mengaku setuju atas pengesahan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD tersebut. Tujuannya, agar calon anggota legislatif merupakan sosok bersih dan berintegritas.

Namun, dirinya menyebut ketentuan tersebut menyalahi Pasal 28 J ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang berisi Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Baca: Salah Satu Bajing Loncat di Kelapa Gading Pinjam Akun Ojek Online Milik Kakaknya

"Saya setuju mantan napi korupsi tdk boleh jadi caleg agar pemilu berkualitas dan berintegritas. Tapi sy tdk setuju pelarangan itu ditentukan oleh KPU, sebab sesuai Psl 28J (2) UUD 1945 pembatasan HAM itu hanya bisa dituangkan di dalam UU, bukan di dalam PKPU," tulis Mahfud.

"Masalahnya, sekarang ini KPU sdh membuat PKPU ttg itu dan PKPU tsb sdh diundangkan oleh Kemenkum-HAM. Jadi PKPU itu resmi berlaku dan mengikat scr hukum. Diundangkan itu artinya diberlakukan scr resmi dan semua orang dianggap tahu dan terikat," tambahnya.

Oleh karena itu, PKPU yang telah disahkan dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 3 Juli 2018 lalu itu, katanya, hanya dapat dibatalkan oleh KPU lewat institutional review, ataupun melalui judicial review lewat Mahkamah Agung.

Sehingga, lanjutnya, Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dapat membatalkan PKPU lewat institutional review. Polemik yang terjadi saat ini, jelasnya, karena Bawaslu mengajukan review, calon anggota legislatif yang pernah terjerat kasus korupsi minta agar didaftarkan kembali dalam Pemilu Legislatif pada 2019 mendatang.

"PKPU yang sdh diundangkan scr sah hanya bisa dicabut oleh KPU sendiri (institutional review) atau dibatalkan/dibatalkan oleh MA (melalui judicial review). Bawaslu tdk boleh membatalkan sebuah PKPU, DPR sekalipun tdk boleh membatalkan PKPU," jelasnya.

"Yang sekarang membuat kisruh itu krn Bawaslu melakukan review thd PKPU shg menimbulkan kerumitan baru. Yg dulu tdk didaftar krn patuh pd PKPU sekarang menuntut utk didaftarkan lagi. Kacau, kan?" sambungnya.

Terlepas dari polemik pendaftaran calon legislatif mantan kasus korupsi, KPU tidak pelu mempedulikan review Bawaslu. Sebab, selama MA belum menetapkan judicial review, PKPU akan tetap di mata hukum.

"KPU tdk bisa dipidanakan krn mengeluarkan PKPU tsb krn ia bkn tindak pidana melainkan tindakan administrasi (pemerintahan). Sebaiknya menunggu vonis judicial review dari MA. Selama blm ada vonis MA maka PKPU berlaku," jelasnya.

Postingannya tersebut berawal dari pertanyaan yang diajukan oleh D Kristan lewat akun @DIRA_0302 tentang PKPU.

"@mohmahfudmd apakah betul 'hanya putusan MK yang dapat mencabut hak pilih seseorang?' Mungkin prof bisa buat thread ttg polemik tsbt dr kaca mata ahli hukum... Trims," tulisnya.

"Yang bisa mencabut PKPU itu hanya KPU sendiri (institutional review) dan MA (melalui judicial review). Krn KPU tak mau mencabut maka tinggal MA yg bisa membatalkan atau menyatakan batal,' balas Mahfud MD. (*)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved