Home »

Depok

Ini Reaksi 2 Pejabat Era Nur Mahmudi Ketika Ditanya Soal Korupsi Proyek Jalan Nangka

Ada dua pejabat yang menjabat Kepala Dinas Bimasda Depok saat proyek pembebasan Jalan Nangka bergulir.

Ini Reaksi 2 Pejabat Era Nur Mahmudi Ketika Ditanya Soal Korupsi Proyek Jalan Nangka
Tempo/Gunawan Wicaksono
NUR Mahmudi Ismail 

PROYEK pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, yang menjerat mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka korupsi, diketahui direncanakan dan dianggarkan Pemkot sejak 2013.

Satuan kerja yang bertanggung jawab saat itu adalah Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (Bimasda) Depok, yang kini menjadi Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok.

Ada dua pejabat yang menjabat Kepala Dinas Bimasda Depok, saat proyek Jalan Nangka bergulir hingga berakhirnya masa jabatan Nur Mahmudi pada 26 Januari 2017.

Keduanya adalah Yulistiani Mochtar serta Manto Djhorgi.

Pada Rabu 1 Juli 2015 Nur Mahmudi melantik Manto Djorghi menggantikan Yulistiani Mochtar. Bersamaan dengan itu Nur Mahmudi juga melantik Harry Prihanto ssbagai Sekda Depok di Balai Kota Depok.

Mantan Kepala Dinas Bimasda Depok Yulistiani Mochtar yang kini menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, saat ditanya seputar kasus Jalan Nangka, enggan berkomentar lebih jauh.

Ia mengatakan bahwa terkait proyek itu, Dinas Bimasda Depok dibawah pimpinannya hanya sampai pada pembuatan Detail Enginering Design (DED) Jalan Nangka saja.

"Mohon maaf, soal lainnya, saya No Comment," kata Yulistiani saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi smartphone, Jumat (7/9/2018).

Hal senada diungkapkan Manto Djorghi yang sampai kini menjabat Kepala Dinas Bimasda Depok dengan berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Depok.

"Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak dapat berkomentar, mengingat hal ini sudah masuk ranah hukum," kata Manto saat dimintai tangggapannya terkait proyek Jalan Nangka.

Yulistiani dan Manto diketahui sempat menjadi saksi ini. Mereka termasuk dalam 87 saksi yang sudah diperiksa oleh Unit Tipikor Polresta Depok terkait dugaan kasus korupsi Jalan Nangka.

Dimana dalam kasus ini penyidik akhirnya menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka.

Ditaksir ada kerugian negara mencapai Rp 10,7 Miliar dalam kasus ini lewat APBD Depok tahun 2015.

Meski sudah ditetapkan tersangka, namun polisi belum menahan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto. Tetapi polisi telah melakukan pencekalan terhadap keduanya.

Dalam kasus ini penyidik menduga ada double anggaran dalam pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka.

Dimana Pemkot Depok menganggarkan dana APBD Rp 10,7 Miliar, untuk pembebasan lahan warga guna pelebaran Jalan Nangka. Diduga penganggaran dana ini fiktif.

Karena lahan warga sudah dibebaskan pengembang yang akan membangun apartemen di sana. Hal itu sebagai syarat perizinan untuk adanya apartemen di sana dengan menyiapkan akses jalan masuk untuk fasos fasum.

Sehingga anggaran dari APBD Depok, diduga dikorupsi Wali Kota dan Sekda Depok yang menjabat saat itu.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help