ICW Harap KPK Peringatkan Kementan Soal Pengadaan Sarana Produksi Pertanian

Agus Sunaryanto menyebut bahwa penunjukkan atau pengadaan langsung memiliki syarat atau kondisi yang sudah diatur dalam undang-undang.

ICW Harap KPK Peringatkan Kementan Soal Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Agus Sunaryanto, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperingatkan kepada Kementerian Pertanian terkait perubahan kebijakan pengadaan sarana produksi (Saprodi) pertanian, seperti benih, pupuk, dan obat-obatan.

Tindakan Kementan yang menyatakan akan mengabaikan Perpres pengadaan barang dan jasa, untuk keperluan tertentu, dinilai tidak bisa dibenarkan.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto menyebut bahwa penunjukkan atau pengadaan langsung memiliki syarat atau kondisi yang sudah diatur dalam undang-undang.

"Misalkan yang diadakan itu khusus, kemudian pengadaannya itu dalam kondisi darurat. Kalau tidak dalam kondisi darurat ya tidak bisa," ujar Agus kepada wartawan, Jumat (7/9).

Ia mengingatkan bahwa sudah ada peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa bagi kementerian dan Lembaga, yakni Perpres Nomor 16 tahun 2018. Artinya semua pengadaan barang dan jasa harus merujuk pada aturan tersebut.

"Kalau di kementerian jelas dengan Perpres 16 tahun 2018, itu pengadaan harus wajib dilakukan merefer pada perpres ini. Kalau membuat aturan sendiri, harusnya aturan yang satu tidak berbenturan dengan aturan yang ada," terang Agus.

Untuk itu menurutnya KPK harus melihat aturan yang ada dan aturan yang diterapkan. Jika Kementan masih tetap melanjutkan kebijakan tersebut, maka menurutnya KPK harus memberikan notifikasi atau peringatan.

"Bahwa pengadaan ini tidak boleh dilakukan dengan mekanisme seperti itu," tegas Agus.

Terkait hal ini Agus berkomentar bahwa semestinya pengadaan yang baik harus memiliki rencana umum pengadaan. Ia menyebut, jika ingin membuat sebuah rencana ke depan harus dibuat terlebih dahulu perencanaan. Agus menegaskan, jika Kementan tetap ngotot, maka KPK harus memberikan peringatan.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui, potensi pelanggaran hukum dari pengadaan barang dan jasa pemerintah memang cukup besar. Jika melihat tren pelanggaran pidana korupsi terutama pada kalangan kepala daerah, pengadaan barang dan jasa memang mendominasi.

Halaman
12
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved