Enam Kursi Pejabat di Pemkot Bekasi Kosong

Posisi Kepala Dinas, Kepala Badan dan Sekretaris Kota definitif akan diseleksi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai kepala daerah,"

Enam Kursi Pejabat di Pemkot Bekasi Kosong
istimewa
Kantor Walikota Bekasi 

Enam jabatan strategis di Pemerintahan Kota Bekasi mengalami kekosongan karena adanya aparatur yang pensiun dan mutasi ke Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh enam jabatan tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru), Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, proses seleksi pegawai untuk menempati posisi tersebut menunggu pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih. Adapun pelantikan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahyono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi akan dilakukan di Gedung Sate, Kota Bandung pada Kamis (20/9) mendatang.

"Posisi Kepala Dinas, Kepala Badan dan Sekretaris Kota definitif akan diseleksi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai kepala daerah," kata Dadang di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Jumat (7/9).

Dadang mengatakan, posisi yang kosong karena masa pensiun adalah Sekda, Kepala DBMSDA dan Kepala DPMPTSP. Rayendra Sukarmadji yang awalnya mengemban tugas sebagai Sekda harus berakhir mulai 1 Agustus 2018 setelah menginjak usia 60 tahun. Serupa dialami Amit Riyadi sebagai Kepala DPMPTSP yang pensiun terhitung sejak 1 Juni 2018.

"Sedangkan Bapak Tri Adhianto Tjahyono yang mengemban tugas Kepala DBMSDA memilih pensiun dini karena mengikuti ajang Pilkada Kota Bekasi sebagai calon Wakil Wali Kota Bekasi," ujarnya.

Menurut Dadang, selain ketiga orang itu, jabatan Kepala Bappeda yang dipegang Koswara Hanafi juga mulai kosong sejak Rabu (5/9) karena dia pindah sebagai aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Kusnanto Saidi yang awalnya mengisi Kepala Dinkes dipindahtugaskan sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi pada triwulan pertama.

Pasca pemindahan Kusnanto dari Dinkes ke RSUD Kota Bekasi, pemerintah belum membuka lelang jabatan (open bidding) karena berakhirnya masa bakti periode Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu pada Maret 2018 lalu. "Terakhir, untuk Kepala Distaru masih kosong karena hasil pemecahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas BMSDA pada awal Januari 2018," ungkapnya.

Meski posisi pegawai eselon II-A dan II-B telah kosong, namun Dadang memastikan seluruh pelayanan roda pemerintahan tidak terganggu. Sebab kekosongan tersebut untuk sementara waktu dipegang Sekretaris Dinas/Badan masing-masing yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kadis dan Kaban.

"Kalau untuk kekosongan Sekda dipegang alih oleh Pj Wali Kota Bekasi Toto Mohamad Toha. Pegawai yang merangkap jabatan hanya melanjutkan proses administrasi saja, tidak dibolehkan membuat kebijakan strategis," jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Reni Hendrawati mengatakan, open bidding merupakan proses seleksi pegawai untuk menempati posisi eselon II di wilayah setempat. Tujuannya untuk melihat kompetensi, kemampuan manajerial pegawai secara teknis maupun administrasi.

"Ada lima orang yang menguji, tiga di antaranya dari BKPPD dan dua dari kalangan profesional. Bila lulus, mereka akan menempati posisi jabatannya," kata Reni.

Reni menambahkan, open bidding sudah dilakukan Kota Bekasi sejak diterbitkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan itu menyebut, untuk jabatan tinggi pratama wajib mengikuti proses open bidding sebelum menempati jabatannya. "Open bidding dilakukan secara terbuka dan transparan," ujarnya. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved