Pilpres 2019

VIDEO VIRAL Penjelasan Mahfud MD Terkait #2019GantiPresiden dan 3 Kriteria Makar Menurut KUHP

Prof Mahfud MD mengatakan deklarasi #2019GantiPresiden konstitusional karena itu meminta polisi menindak pelaku persekusi.

VIDEO VIRAL Penjelasan Mahfud MD Terkait #2019GantiPresiden dan 3 Kriteria Makar Menurut KUHP
photo collage/wartakotalive.com/tribunnews.com
Prof Dr Mohammad Mahfud MD dan tagar #2019GantiPresiden. 

PAKAR Hukum Tata Negara Prof Dr Mohammad Mahfud MD kembali menegaskan sikapnya terhadap tagar atau hastag #2019GantiPresiden.

Menurut Mahfud MD, polisi justru harus menangkap atau memproses secara hukum para pelaku kekerasan, pelaku persekusi, dan mereka yang memaksa orang untuk mengganti kaos yang sedang dipakai.

Tagar atau hastag #2019GantiPresiden itu sendiri, kata Mahfud MD, secara hukum bukanlah sebuah tindakan pidana apalagi dikatakan sebagai tindakan makar.

Mahfud MD mengingatkan ada pengertian makar yang sangat jelas dari perspektif hukum dan itu sudah diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).

Baca: Malam Ini, Teco Ingin Persija Merasakan Atmosfer Tekanan Selangor FA di Stadion Patriot Kota Bekasi

Baca: Ulang Tahun ke-10, Google Membuat Pembaruan Chrome: Ingin Tahu Pembaruan Itu?

"Makar itu diatur di KUHP Pasal 104-129. Jadi, menurut saya tagar 2019GantiPresiden maupun 2019Jokowi2periode sama-sama kontitusional. Itu sama saja isinya, tidak apa-apa," ujar Jokowi dalam wawancara khusus yang disiarkan Tv One, Rabu (5/9/2018).

Mahfud MD sendiri mengaku pernah dihubungi oleh sejumlah tokoh yang menggagas #2019GantiPresiden pada 28 Maret 2018.

"Saya katakan (kepada para tokoh) itu tidak melanggar  hukum, tetapi saya tak setuju. Kalau mau lakukan, silakan saja. Saya akan buat tagar sendiri, #2019PemilihanPresiden," kata Mahfud MD.

Menurut Mahfud, kegiatan deklarasi tagar #2019GantiPresiden juga tidak melanggar hukum karena itu hanya penyampaian aspirasi saja.

Apalagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah menyatakan bahwa targar tersebut bukanlah pelanggaran kampanye dan bukan kampanye.

"Yang dipersoalkan ada pelanggaran hukum itu yang di bawah, penonton saling ejek, persekusi, ini yang pelanggaran hukum. Pennggunaan tagar tidak masalah. Karena 2019 ada pemilihan presiden, bisa ganti Presiden bisa juga tidak," tambah Mahfud MD.

Baca: BIN Terlibat Pemulangan Neno Warisman, Partai Gerindra: Namanya Juga Intel Melayu

Baca: Setelah Puisi Lagu Cinta Untuk Neno Warisman, Fadli Zon Tulis Puisi Sajak Tangan Besi

Halaman
123
Penulis: Suprapto
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help