Media Sosial

#2019GantiPresiden, Gerakan Sosial Atau Gerakan Politik

Judul ini mewakili pertanyaan yang ramai dilontarkan masyarakat, khususnya legalitas #2019GantiPresiden yang ramai digaungkan di media sosial

#2019GantiPresiden, Gerakan Sosial Atau Gerakan Politik
PrtSc Youtube
PROGRAM Acara tv 'Mata Najwa' 

'#2019GantiPresiden Gerakan Sosial Atau Gerakan Politik'. Judul tersebut mewakili pertanyaan yang ramai dilontarkan masyarakat, khususnya soal legalitas #2019GantiPresiden yang ramai digaungkan di media sosial hingga turun aksi ke jalan.

"Gara-gara tagar terkait dukungan Capres jelang Pilpres, jagat maya ramai dengan perbedaan hingga ujaran kebencian. Belakangan, perang di dunia maya itu turun ke dunia nyata hingga terjadi aksi penolakan deklarasi gerakan bertagar di sejumlah daerah. Salah satunya tagar #2019GantiPresiden," ungkap Najwa Shihab dalam acara televisi Mata Najwa Rabu (5/9/2018) malam.

Dalam tayangan yang dapat disaksikan kembali lewat channel youtube, Najwa Syihab menyoroti lima poin utama Gerakan #2019GantiPresiden.

Pertama soal gerakan nyata relawan #2019GantiPresiden, gerakan tersebut apakah merupakan gerakan sosial atau sengaja diarahkan menuju politik praktis. 

Kedua adalah netralitas pihak Kepolisian. Seperti diketahui, seorang polisi terekam kamera merampas spanduk #2019GantiPresiden yang dibawa para ibu saat Deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Perjuangan, Surabaya pada Minggu (26/8/2018) lalu.

Selanjutnya adalah soal reaksi Istana Negara soal #2019GantiPresiden. Najwa menyinggung aksi yang dilakukan pihak Kepolisian dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang menggagalkan deklarasi apakah mencerminkan kepanikan rezim saat ini.

Selain itu, Najwa turut membahas soal #2019GantiPresiden merupakan makar atau sebagai bentuk kebebasan berpendapat.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menyebut Gerakan #2019GantiPresiden adalah Legal secara Konstitusional. Sebab diyakinkannya, Gerakan #2019GantiPresiden sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. 

"Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan Legal, Sah dan Konstitusional. Karena Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Pasal 28 E ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebas meyakini kepercayaan menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3-nya menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat," jelas Mardani Ali Sera.

Diyakinkannya, Gerakan #2019GantiPresiden bukan merupakan ajang kampanye salah satu Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Sebab tidak disebutkan nama calon, visi dan misi serta

"Dan Gerakan ini juga bukan kampanye, Karena Undang-undang dasar nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 poin 35 menjelaskan, kampanye mengandung empat hal, menjelaskan visi, misi, progra, dan citra diri. Gerakan #2019GantiPresiden bukan kampanye, tetapi bagian dari menyatakan pendapat," tuturnya.

Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved