Rupiah Anjlok

Rupiah Terpuruk di era Jokowi, Hotman Paris Hutapea Sebut Pengusaha Asing Mulai Bentuk Tim Advokad

PENGACARA kondang Hotman Paris Hutapea memberi sinyal akan banyak pengusaha bangkrut akibat rupiah terpuruk.

Rupiah Terpuruk di era Jokowi, Hotman Paris Hutapea Sebut Pengusaha Asing Mulai Bentuk Tim Advokad
instagram @hotmaparisofficial
Hotman Paris Hutapea 

Terkait artikelnya itu, Hotman Paris Hutapea pun menantang debat siapa yang berani membantah tulisannya. 

'Artikel tulisan Hotman Paris di publish di Hongkong di edar di Asia Tenggara ttg UU kepailitan di Indonesia adalah terkejam di dunia bahkan lebih kejam dari Uu kepailitan di Amerika serikat. Siapa berani debat aku soal ini aku siaaapppp debat! Hati hati Rupiah melemah! Uu kepailitan dulunya sementara selama krismon di modalin asing pembuatannya! Knp belum di ubah??! Jangan nyinyir tapi tantang aku debat terbuka live di media! Baru laki namanya,' tulis Hotman Paris Hutapea di postingan tersebut. 

Artikel Hotman Soal UU Kepailitan

Dalam tulisannya terkait UU Kepailitan Indonesia, Hotman Paris Hutapea membuat poin-poin kesalahan UU kepailitan dan solusinya. 

KESALAHAN

1. Persyaratan minimum dari hanya satu kreditur untuk mengajukan permohonan pailit (sambil membuktikan ada kreditur lain) adalah bukti utama bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan sifat dasar pembuatan undang-undang kepailitan itu sendiri, karena harus ada untuk kepentingan SEMUA KREDITOR. Kreditor lain, yang tidak ingin mengajukan kebangkrutan, kemudian harus mendaftarkan klaim mereka dalam proses kepailitan.

Mengutip Prof. Dr. Sudargo Gautama “Pailisement adalah penyitaan sebagai keseluruhan aset debitur. Ini adalah penyitaan umum (algemeen beslag) dari semua aset debitur ... Tujuannya adalah agar aset dapat dibagi secara merata dalam semua Kreditur. ”

"KONFISKASI UMUM DARI SEMUA ASET DEBTOR" dan "ASET BERSIH untuk SEMUA KREDIT" adalah prinsip-prinsip utama dari hukum kepailitan yang membedakannya dari prosedur hukum perdata. Ini untuk menghindari kekacauan jika kreditur secara individu berlomba untuk mengeksekusi aset debitur.
Ada yang berpendapat ada opsi untuk mengajukan penangguhan pembayaran (PKPU) atau proposal penyelesaian permukiman. Di sinilah hukum harus dilihat tidak hanya dari perspektif hukum formal dan material tetapi juga dari para pengacara yang berpengalaman. Pilihannya adalah pintu masuk ke kejatuhan keuangan Debitur, karena hanya karena penerapan satu kreditur tunggal:

- setelah permohonan pailit terdaftar, Debitur dipaksa untuk mengajukan perjanjian penyelesaian tunggal terhadap semua kreditor;

- semua kreditur dipaksa untuk memilih perjanjian penyelesaian, kecuali untuk pemegang keamanan yang memilih untuk tidak;

Halaman
123
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help