Mantan Sekda Depok Nilai Janggal Penetapan Dirinya Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan Nangka

"Keanehan yang dirasakan beliau adalah di proyek ini kan belum ada pelaksananya. Seharusnya ada pelaksananya.

Mantan Sekda Depok Nilai Janggal Penetapan Dirinya Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan Nangka
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Kuasa hukum Sekda Depok Harry Prihanto, Ihsan Rangkuti. 

"Keanehan yang dirasakan beliau adalah di proyek ini kan belum ada pelaksananya. Seharusnya dalam proyek tersebut, harus ada pelaksananya. Disini anehnya menurut beliau, sebab belum ada pelaksananya sudah ada tersangkanya.Jadi seakan langsung loncat ke beliau," kata Ihsan.

Mengenai keterangan polisi yang menyebutkan bahwa ada dobel anggaran untuk pembebasan lahan dalam pelebaran Jalan Nangka dan dinilai sebagai modus utama korupsi, Ihsan berpendapat hal itu adalah kewenangan penyidik.

"Tapi Pak Harry memastikan tidak ada dobel anggaran atau tumpang tindih anggaran, yang menurut penyidik dari swasta dan Pemkot Depok," kata Ihsan.

Seperti.diketahui Kepolisian Resort Kota (Polresta) Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, sejak 20 Agustus 2018 lalu.

Ditaksir kerugian negara mencapai Rp 10,7 Miliar akibat dugan korupsi yang dilakukan keduanya.

Meski sudah ditetapkan tersangka, namun polisi belum menahan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto.

Dalam kasus ini penyiidik menduga ada double anggaran dalam pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka.

Lahan warga di sana menurut penyidik dibebaskan pengembang yang akan membangun apartemen di depan Jalan Nangka.

Pembebasan lahan oleh pengembang adalah sebagai syarat perizinan untuk adanya apartemen di sana.

Namun nyatanya Pemkot Depok juga menganggarkan dana APBD Rp 10,7 Miliar, untuk pembebasan lahan warga guna pelebaran Jalan Nangka. Diduga penganggaran dana ini fiktif.

Karena lahan sebenarnya sudah dibebaskan pengembang. Sehingga anggaran dari APBD Depok tersebut diduga dikorupsi Wali Kota dan Sekda Depok yang menjabat saat itu.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved