Mendagri Akui Ada Dilema Melantik Kepala Daerah Tersangkut Korupsi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku dilema menyikapi kepala daerah terpilih yang tersangkut kasus korupsi.

Mendagri Akui Ada Dilema Melantik Kepala Daerah Tersangkut Korupsi
Warta Kota/Henry Lopulalan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers terkait penegakan hukum di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9). 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku dilema menyikapi kepala daerah terpilih yang tersangkut kasus korupsi.

Hingga saat ini, Tjahjo belum bisa memastikan kapan pelantikan mereka digelar.

"Kalau saya mengambil keputusan tidak melantik kepala daerah terpilih yang bermasalah secara hukum, maka saya bisa digugat ke PTUN. Sedangkan kalau dilantik, maka akan ada dihantui opini publik. Jadi, belum diambil putusan," kata Tjahjo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo saat  konferensi pers terkait penegakan hukum di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK,  Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers terkait penegakan hukum di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9). (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Secara pribadi, Tjahjo ingin wakil kepala daerah terpilih dilantik terlebih dulu jika kepala daerahnya ditahan karena kasus dugaan korupsi.

"Misalnya, kepala daerah yang kena, wakilnya dulu dilantik. Inginnya loh ya. Yang sedang ditahan belum ada proses, ya berarti menunggu," katanya.

Pemerintah baru akan melantik delapan pasangan kepala daerah terpilih pada Rabu (5/9/2018) besok.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo saat  konferensi pers terkait penegakan hukum di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK,  Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers terkait penegakan hukum di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9). (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Mereka bisa dilantik karena tidak ada gugatan hasil pilkada 2018 lalu.

Untuk pelantikan tahap II akan digelar antara 17 September sampai 27 September.

"Tahap kedua II seperti NTB, Kaltim, Sumsel," ujar Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo saat  konferensi pers terkait penegakan hukum di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK,  Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers terkait penegakan hukum di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9). (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Setidaknya ada tiga kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 yang tersangkut kasus korupsi. Ketiganya, yakni Syahri Mulyo di Kabupaten Tulungagung, Ahmad Hidayat Mus di Provinsi Maluku Utara, dan Nehemia Wospakrik di Kabupaten Biak Numfor.

Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Juni 2018. Ia diduga menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Sementara pada Maret 2018 lalu, Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK selaku Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010.

Kasus suap yang menjerat Ahmad Hidayat terkait pembebasan lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009.

Sedangkan, Nehemia Wospakrik diduga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Biak Numfor sejak tahun 2011. (Dylan Aprialdo Rachman)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dilema Mendagri soal Pelantikan Kepala Daerah Tersangkut Korupsi, Digugat atau Dihantui Opini"

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved