KPK Diminta Periksa Kementan Karena Dinilai Tak Serius Kelola Anggaran

"Jadi selain hobi berpotensi merugikan negara. Kementan juga hobi menghambur-hamurkan uang.

KPK Diminta Periksa Kementan Karena Dinilai Tak Serius Kelola Anggaran
antikorupsi.org
Gedung Kementerian Pertanian 

Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai tak serius mengelolah anggarannya untuk kesejahteraan para pertani. Padahal, tahun 2018, Kementan mendapatkan anggaran sebesar Rp23,8 triliun.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, sejumlah alokasi anggaran yang besar tidak dijalankan dengan benar. "Apalagi anggaran untuk Dirjen Pangan besar sekali. Dari Rp23,6 T itu, Dirjen Pangan 6,4 triliunan," kata Uchok di Jakarta, Selasa (4/9).

Uchok mencontohkan pengelolaan tanaman serealia yang mencapai Rp4 triliun. Belum lagi pengelolaan anggaran fasilitas pupuk dan pestisida sekitar Rp84,8 miliar. Tetap saja, anggaran ini tak dapat dikelolah untuk keperluan pertanian di Indonesia.

"Dari dana ini sebetulnya sudah nyaman dan makmur. Tapi kenapa petani tetap sengsara dan kembang kempis terus," jelasnya. Menurut dia, Kementan tak hanya gagal untuk mensejahterahkan petani saja namu juga gagal menjalankan program sehingga kerap terjadi kebocoran penggunaan anggaran.

Dalam periode tiga hingga empat tahun kebelakang, lanjutnya, Kementan mengalami kebocoran sekitar Rp427,9 miliar.

Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Pertanian Amaran Sulaiman.
Sebab, kebocoran yang ditimbulkan oleh kementerian yang dipimpin Amaran berpotensi merugikan negara.

Di sisi lain, Uchok menilai kementan kerap menghambur-hamburkan anggaran yang diberikan. Misalnya, pada akhir Agustus 2018 silam, kementan menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait di saat petani mengalami kesulitan.
"Jadi selain hobi berpotensi merugikan negara. Kementan juga hobi menghambur-hamurkan uang. Menterinya itu jangan belagak, di tengah petani sedang susah," tandasnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi IV DPR RI Fadholi menyatakan Kementerian Pertanian (Kementan) harus memperbaiki insfrastruktur pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejaheraan petani domestik.

"Persoalan infrastruktur pertanian harus betul-betul diperbaiki karena kalau tidak ada saluran irigasinya susah," kata Fadholi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Fadholi memberikan sejumlah catatan yang harus dikerjakan Kementan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang berujung kepada kesejahteraan para petani.

Selain itu, pendampingan kepada para petani dan modernisasi alat produksi, serta proses pertanian harus terus digenjot melalui pendekatan berbasis teknologi.

"Ini menjadi bagian yang tidak boleh tidak dilakukan, masih perlu perbaikan," ungkapnya.

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help