Bawaslu Anggap Polisi Cederai Demokrasi Soal Ikut Melarang Deklarasi #2019GantiPresiden

BADAN Pengawas Pemilu beranggapan kepolisian telah mencederai demokrasi terkait pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa kota.

Bawaslu Anggap Polisi Cederai Demokrasi Soal Ikut Melarang Deklarasi #2019GantiPresiden
Tribunnews.com
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

BADAN Pengawas Pemilu beranggapan kepolisian telah mencederai demokrasi terkait pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa kota. 

Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja, mengungkapkan hal tersebut dalam program Aiman yang ditayangkan KompasTV. 

Rahmat Bagja menilai deklarasi #2019GantiPresiden bukan kampanye. 

"Pada saat ini kami masih menganggap itu bukan kampanye," kata Rahmat Bagja ketika diwawancarai Aiman Witjaksono, pembawa acara Aiman di KompasTV. 

Bahkan Rahmat Bagja beranggapan bahwa hal tersebut adalah bentuk dari pembatasan hak asasi manusia. 

"Menurut saya ini mencederai demokrasi," kata Rahmat Bagja.

Namun Rahmat Bagja menghormati kepolisian apabila hal tersebut dilakukan atas dasar alasan-alasan keamanan. 

"Kami menghargai itu, tapi mesti diakui itu mencederai demokrasi," ujar Rahmat Bagja. 

Soal tudingan bahwa #2019GantiPresiden adalah makar, Rahmat Bagja menilai hal itu tidak tepat. 

"Menurut keahlian yang saya punya, yang namanya makar itu bersenjata, ada intensi melakukan perlawanan penggantian kekuasaan dengan senjata. Kalau saya ingin ganti mau coblos yang lain, nggak pas lah disebut makar," ujar Rahmat Bagja.

Halaman
12
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help