Mulai Hari Ini Bawa Uang Kertas Asing Sebanyak Rp 1 Miliar Atau Lebih Bakal Kena Denda

Bagi WNI dan WNA yang memerlukan pembawaan valuta asing di atas ambang batas pembawaan UKA, tetap dapat melakukannya secara nontunai.

Mulai Hari Ini Bawa Uang Kertas Asing Sebanyak Rp 1 Miliar Atau Lebih Bakal Kena Denda
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Karyawan jasa penukaran uang asing menunjukkan dolar Amerika di Masayu Agung, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin melemah ke Rp14.457 per dolar AS. 

BANK Indonesia bakal memberikan sanksi bagi setiap orang atau korporasi yang membawa Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih Rp 1 miliar.

Aturan tersebut berlaku mulai Senin (3/9/2018) hari ini. Sanksi dikecualikan bagi badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia.

Hal ini sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Baca: Fadli Zon: Pelemahan Rupiah Bisa Mengarah ke Krisis yang Cukup Gawat

“Dalam pelaksanaannya, pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman, dalam keterangan tertulis, Minggu (2/9/2018).

Penetapan besaran denda dan mekanisme penyetoran pada kas negara diharmonisasikan dengan norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembawaan uang tunai, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada perorangan atau korporasi yang tidak memiliki izin dan persetujuan adalah sebesar 10 persen dari seluruh jumlah UKA yang dibawa, dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp 300 juta.

Baca: Nilai Tukar Rupiah Terus Merosot, Maruf Amin: Pemerintah Sudah Siapkan Solusi

“Pengaturan pembawaan UKA bukan merupakan kebijakan kontrol devisa. Kebijakan ini menekankan pengaturan lalu lintas pembawaaan uang asing secara tunai,” imbuhnya.

Untuk itu, bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan pembawaan valuta asing di atas ambang batas pembawaan UKA, tetap dapat melakukannya secara nontunai.

“Dengan implementasi ketentuan pembawaan UKA diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter, khususnya dalam menjaga kestabilan rupiah,” tuturnya. (Syahrizal Sidik)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help