Ketua dan Wakil Ketua DPRD Depok Beda Pendapat Soal Pelebaran Jalan Nangka Tapos

"Mengenai pembebasan lahan Jalan Nangka, sampai saat ini Badan Anggaran DPRD Depok tidak pernah mengetahui

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Depok Beda Pendapat Soal Pelebaran Jalan Nangka Tapos
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo di Gedung DPRD Depok, Senin (3/9/2018). 

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo memastikan bahwa dirinya yang sempat menjadi Ketua Badan Anggaran DPRD Depok pada akhir 2014, sama sekali tidak pernah mengetahui adanya program kegiatan proyek Jalan Nangka, Tapos, Depok.

Padahal dana pelebaran Jalan Nangka, mengucur dari APBD 2015.

Dimana akhirnya kasus Jalan Nangka ini menyeret mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto, menjadi tersangka korupsi kasus pelebaran jalan tersebut.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Depok, dimana berdasarkan hasil audit BPKP Jabar, proyek pelebaran Jalan Nangka merugikan negara hingga Rp 10,7 Miliar.

"Mengenai pembebasan lahan Jalan Nangka, sampai saat ini Badan Anggaran DPRD Depok tidak pernah mengetahui program kegiatan tersebut. Sebab nomenklatur di RAPBD Perubahan 2014 tidak pernah secara spesifik disebut jalan Nangka," kata Hendrik di Gedung DPRD Depok, Senin (3/9/2018).

Hendrik mengatakan dirinya dilantik menjadi anggota DPRD Depok September 2014.

Sementara itu pembahasan APBD murni 2015 dilakukan oleh anggota DPRD sebelum.dirinya menjabat.

"Pembahasan APBD 2015 yang murni itukan dibahas tahun 2014, tapi oleh anggota DPRD sebelum saya dilantik. Saat saya dilantik September 2014 dan jadi Ketua DPRD, barulah kami bahas APBD Perubahannya. Saat itu sempat muncul wacana Jalan Nangka. Namun tidak disebutkan secara spesifik di pembahasan paripurna," kata Hendrik yang berasal dari Fraksi PDIP DPRD Depok.

"Akan tetapi di Badan Anggaran akhirnya menyatakan pembahasan soal itu tidak layak. Sehingga kalau saya ditanya terkait Jalan Nangka, jelas kami antara tahu dan tidak. Di pembahasan APBD Perubahaj sempat muncul, namun akhirnya tidak layal disetujui," kata Hendrik.

Selain itu, kata Hendrik, dasar DPRD sebelumnya membahas sebuah anggaran, mesti berdasarkan hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian turunannya adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang ditanda tangani oleh Wali Kota.

"Jadi semua rencana termasuk anggaran, dasarnya harus dari situ saat dibahas," katanya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Depok dari Fraksi PKS, Suparyono, justru berpendapat berbeda dengan pernyataan Hendrik.

" Tidak ada penolakan oleh banggar di akhir 2014. Semua anggota dewan terpilih setuju ketika sekwan menyebutkan bahwa apakah ini setuju atau tidak. Mengenai ada anggota DPRD yakni Nurhasim yang katanya tidak setuju, itukan personal. Sementara secara lembaga, setuju," katanya.

Bahkan kata dia pembahasan Jalan Nangka sudah di setujui di rapat paripurna.

"Semua sudah sepakat kok. Dan pada saat itu Ketua Banggarnya Pak Hendrik yang Ketua DPRD sekarang," kata dia.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help