Fahri Hamzah Pertanyakan Alokasi Dana BPJS Ketenagakerjaan untuk Infrastruktur

dana yang didapat bukan dana negara tetapi dana gotong royong dari pengusaha dan pekerja sehingga harus dipertanggungjawabkan.

Fahri Hamzah Pertanyakan Alokasi Dana BPJS Ketenagakerjaan untuk Infrastruktur
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah 

DALAM kunjungannya ke Menara Jamsostek, Wakil Ketua DPR RI bagian Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah, menanyakan mengenai aliran dana investasi yang digelontorkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Acara Dengar Pendapat yang juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi IX DPR RI ini mengimbau BPJS TK untuk melakukan transparansi kepada masyarakat.

“Kinerja (BPJS TK) sudah bagus tetapi mindset mengenai dana yang didapat bukanlah dana negara tetapi dana gotong royong dari pengusaha dan pekerja sehingga harus dipertanggungjawabkan dan ada transparansi ke mana dana ini diinvestasikan,” papar Fahri saat Dengar Pendapat bersama jajaran Direksi BPJS TK di Menara Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Fahri berharap, BPJS TK dapat dengan bijak menggunakan dana untuk investasi dan dapat secara langsung dirasakan oleh peserta baik pengusaha maupun pekerja.

Gencarnya pemerintah pusat membangun infrastruktur seperti jalan tol misalnya, Fahri mengatakan, hal tersebut jangan sampai membuat BPJS TK lantas gegabah menggelontorkan investasi.

“Sesuai amanat Undang-Undang, dana (investasi) harus memberikan manfaat, kalau misalkan investasi dialokasikan untuk membiayai jalan tol, apakah bisa memberikan manfaat langsung kepada peserta atau tidak,” tutur Fahri.

Tak hanya itu, dengan lahir sebagai sebuah badan kembar antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan, Fahri menanyakan mengenai kemungkinan BPJS TK membantu menyelamatkan kekurangan dana yang dialami BPJS Kesehatan dengan melakukan crossing (silang) dana.

Fahri mengatakan, belum lama ini DPR RI menyurati Menteri Keuangan untuk menanyakan mengenai kondisi BPJS Kesehatan dan menemukan adanya kemungkinan fleksibilitas mengenai pendanaan yang bisa didongkrak oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada BPJS Kesehatan terkait dana.

Menjawab beberapa pertanyaan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, perihal investasi, pihaknya terus melakukan yang terbaik dan tetap mengacu pada Undang-Undang yang mengatur kemana saja investasi bisa dilakukan.

Hingga sekarang ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki dana kepesertaan mencapai Rp 360 triliun yang beberapa diantaranya telah diinvestasikan melalui obligasi, surat berharga, surat utang, dan investasi lainnya.

“Untuk crossing (dana silang ke BPJS Kesehatan) tentunya kami kembali lagi kepada amanat Undang-Undang. (silang dana) secara langsung mungkin tidak bisa tetapi yang paling mungkin dilakukan adalah perubahan mengenai klaim peserta terkait kecelakaan kerja maupun kematian,” tutur Agus.

Selama ini, Agus mengatakan pihaknya memiliki hambatan lantaran untuk klaim yang dilakukan peserta kepada BPJS Kesehatan sering didapati peserta tersebut tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Sehingga dengan demikian kami tidak bisa mengambil klaim tersebut untuk kami bayarkan, hal-hal seperti ini memang masih perlu dibicarakan lebih lanjut lagi kedepannya,” ujar Agus.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help