Defisit Anggaran APBD Rp 900 Miliar, Pemkot Bekasi Gandeng KPK

Pemkot Bekasi gandeng KPK untuk merumuskan dan merasionalisai APBD Kota Bekasi agar tidak defisit.

Defisit Anggaran APBD Rp 900 Miliar, Pemkot Bekasi Gandeng KPK
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). 

WARTA KOTA, BEKASI--- Pemerintah Kota Bekasi berencana akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merasionalisasi anggaran.

Upaya tersebut dilakukan menyusul adanya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2018 senilai Rp 900 miliar.

"Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan hukum dalam merumuskan anggaran perubahan nantinya, dan KPK sangat terbuka untuk membantu," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (3/9/2018).

Koswara mengatakan, ada tiga penyebab anggaran berpotensi mengalami defisit yakni Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017, belanja tetap tak dihitung penuh, dan pendapatan tak mencapai target.

Baca: APBD Kota Bekasi Defisit Rp 900 Miliar, Ini Penyebabnya

Nilai Silpa awalnya diprediksi senilai Rp 550 miliar, namun setelah diperiksa oleh lembaga terkait hanya menyisakan Rp 250 miliar.

Sedangkan belanja tetap seperti gaji pegawai tenaga kerja kontrak (TKK) hanya dihitung sampai 10 bulan dari total 12 bulan pembayaran gaji.

Di sisi lain, pendapatan daerah sebesar Rp 2 triliun dinilai tidak memenuhi target yang dipatok pemerintah mencapai Rp 2,4 triliun.

"Kami sedang berupaya merasionalisasi anggaran agar tidak defisit di penghujung tahun caranya dengan pemangkasan kegiatan yang sifatnya tidak prioritas di semua organisasi perangkat daerah," ujarnya.

Baca: Penyerapan APBD Kota Bekasi Jauh dari Angka Ideal

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Supandi Budiman mengatakan, kebutuhan belanja tetap untuk gaji pegawai kontrak hingga Rp 565,3 miliar.

Jumlah pegawai kontrak di lingkungan pemerintah ini mencapai 11.388 orang. "Sampai sekarang gaji para pegawai TKK juga masih terbayarkan," kata dia.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help