Bekasi Belum Mampu Terapkan Sistem Perizinan Milik Pusat

PEMERINTAH Kota Bekasi belum mampu memproses 100 perizinan masyarakat yang menggunakan sistem elektronik berupa online single submission (OSS).

Bekasi Belum Mampu Terapkan Sistem Perizinan Milik Pusat
Warta Kota/Fitriandi Al Fajri
Toto Muhamad Toha dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi menggantikan Ruddy Gandakusumah, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (31/8/2018). 

PEMERINTAH Kota Bekasi belum mampu memproses 100 perizinan masyarakat yang menggunakan sistem elektronik berupa online single submission (OSS) dari pemerintah pusat.

Sebab sistem tersebut baru diaplikasikan pemerintah pusat pada Juli atau bulan lalu.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra, mengaku pemerintah daerah belum bisa memproses perizinan tersebut karena menunggu jadwal sinkronisasi sistem antara daerah dengan pemerintah pusat.

Sinkronisasi data itu, kata dia, melalu Sistem Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data (Simantra) di Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Kalau jadwal yang kita peroleh baru bisa pada November mendatang, padahal kami sudah menerima usser dan pasrwodnya, tapi belum bisa running," kata Lintong pada Minggu (2/9).

Meski demikian, Lintong menawarkan agar para pemohon yang menggunakan sistem OSS untuk sementara waktu beralih ke sistem perizinan milik daerah. Adapun sistem yang dimiliki daerah berupa Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (Simyandu) dan Sistem Layanan Terpadu (Silat).

Apabila sistem daerah dengan pusat sudah terintegrasi, maka proses perizinan nantinya hanya melalui satu website. Pada November itu, selain sinkronisasi pemerintah pusat juga menjadwalkan pelatihan bagi pegawai di seluruh Jawa Barat. Pasalnya, meski sudah diberikan usser name dan pasword, pegawai di Kota Bekasi belum bisa melayani permohonan izin menggunakan OSS.

Lintong mengatakan, aplikasi OSS bertubrukan dengan regulasi atau peraturan yang ada. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Berdasarkan aturan ini, pemohon diwajibkan mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal). "Pertanyaan ini yang belum dijawab oleh pusat," ujar dia.

Meski demikian, pihaknya mendukung langkah percepatan investasi oleh pemerintah pusat melalui sistem OSS tersebut. Dia menilai, dengan permohonan izin melalui sistem itu, investor diperbolehkan membangun dulu dengan catatan menyanggupi persyaratan yang ada. "Teknisnya pemohon membuat pernyataan menyanggupi persyaratan, lalu klik setuju, kemudian keluar nomor induk berusaha (NIB)," jelasnya.

Berdasarkan catatannya, ada sekitar 300 pemohon yang mengajukan berbagai perizinan, namun yang paling banyak adalah surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP). Tahun lalu, jumlah permohonan izin dan non perizinan di intansinya mencapai 56.000, paling banyak kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Karawang.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Solihin menilai sistem OSS milik pemerintah pusat yang akan diterapkan di Kota Bekasi akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui sistem ini, masyarakat tidak perlu repot bolak-balik ke kantor dinas untuk mengurus perizinan.

"Nantinya masyarakat bisa mengurus perizinan melalui online, dengan penyederhanaan sistem ini saya yakin investor akan semakin mudah menanamkan modalnya di Kota Bekasi," kata Solihin.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help