Korupsi Proyek PLTU Riau 1

KPK Minta Idrus Marham Kooperatif Ungkap Nama-nama Lain

“Saya pikir lebih baik yang bersangkutan terbuka, kooperatif mengungkapkan kalau memang ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat.”

KPK Minta Idrus Marham Kooperatif Ungkap Nama-nama Lain
Kompas.com/Abba Gabrilin
MANTAN Sekjen Partai Golkar dan juga mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, ditahan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Jumat (31/8/2018). 

KOMISI Pemberantasan Korupsi ( KPK) berharap mantan Menteri Sosial Idrus Marham kooperatif dalam proses penyidikan selanjutnya, terutama jika ada nama-nama lain yang ikut terlibat.

Seperti diketahui, Idrus resmi ditahan KPK pada Jumat (31/8/2018), terkait kasus dugaan korupsi kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“Saya pikir lebih baik yang bersangkutan terbuka, kooperatif mengungkapkan kalau memang ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Pulau Ayer, Kepulauan Seribu, Jumat (31/8/2018).

“Bagus untuk yang bersangkutan kalau dia bisa membuka, sehingga perkara bisa menjadi lebih terang kita bisa mengungkap kasus ini dengan lebih menyeluruh,” katanya menambahkan.

Alex juga membuka peluang diperiksanya sejumlah pihak dari Partai Golkar terkait Munaslub 2017 yang sebelumnya disebut tersangka Eni Maulani Saragih mendapat dana dari proyek tersebut.

Sebelumnya, Eni, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar, mengatakan, segala sesuatu terkait dengan proyek dan uang yang ia terima telah diceritakan kepada penyidik KPK.

Salah satunya, penerimaan uang yang diduga untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Saya kan bendahara Munaslub. Semua yang mas dan mbak tanya, saya sudah sampaikan semua ke penyidik dengan detail. Nanti kalau saya sampaikan sedikit, takutnya diplintir menjadi yang lain," kata Eni.

Baca: Idrus Marham Ogah Bicarakan Kasus PLTU Usai Diperiksa KPK

Menurut Alex, sebelum memanggil orang-orang Golkar, penyidik akan lebih dahulu memeriksa apakah pengakuan para tersangka ada kaitannya dengan Munaslub. Termasuk apakah ada alat bukti yang cukup.

“Kalau penyidik menilai bahwa ada korelasi, ada relevansinya untuk memanggil, dan tidak hanya keterangan satu dua orang, tapi alat bukti cukup, ya akan kita panggil juga,” sambung Marwata.

Halaman
12
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved