Ini Para Pengusaha Besar di Balik Pulau Pari Kepulauan Seribu

SENGKETA lahan di Pulau Pari terus bergulir antara PT Bumi Pari Raya dan warga setempat, meski mediasi sudah dilakukan berkali-kali.

Ini Para Pengusaha Besar di Balik Pulau Pari Kepulauan Seribu
travelpulauseribu.co.id
PULAU Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta 

SENGKETA lahan di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, terus bergulir. PT Bumi Pari Raya yang mengklaim memiliki bukti sertifikat sebagian tanah pulau tersebut, merasa terganggu oleh aktivitas sebagian warga di Pulau Pari.

Sementara warga Pulau Pari juga tidak tinggal diam dengan melakukan perlawanan sejak tahun 2010. Padahal plang sertifikat sudah ditancapkan di beberapa lahan di Pulau Pari di mana tanah tersebut sudah dibeli sejak tahun 1991-1992.

Baca: Ada Nama Keluarga Adjanto Dalam Sertifikat Kasus Pulau Pari

PT Bumi Pari Asri lalu meningkatkan status AJB menjadi sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara tahun 2015. Hasilnya terdapat 12 sertifikat atas nama Bumi Raya Griya Nusa dan Bumi Pari Asri dengan luas 2,7 hektare.

Berdasarkan informasi di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, selain Pintarso Adijanto, terdapat dua nama besar yang menjadi Komisaris PT Bumi Pari Asri yaitu Romy Winata yang adalah adik pengusaha besar Tomy Winata dan Hengky Setiawan. Humas PT Bumi Pari Asri Ben Yitzhak membenarkan informasi tersebut.

“Kalau saya sih percaya sama AHU, ya memang tertulis seperti itu. Jadi saya tidak akan menyangkalnya kalau memang sudah tertulis disitu. Kalau menurut saya warga itu tidak punya masalah dengan bapak-bapak yang disebutkan tadi itu. Karena memang warga-warga di Pulau Pari ada juga YANG bekerja dengan mereka,” ujar Ben, Jumat (31/8/2018).

Menurut Ben, warga yang menggunakan dan mengklaim lahan PT Bumi Pari Asri tidak dapat menunjukkan bukti yang sah tentang kepemilikan tanah tersebut. Sementara perusahaan menganggap bahwa mereka lah yang memiliki lahan karena mereka mempunyai sertifikat.

“Sampai hari ini dan detik ini, tidak ada yang bisa mereka buktikan. Saya rasa ada pihak lain di luar Pulau Pari yang mempunyai kepentingan dan melihat ada peluang di sana makanya mereka menggiring opini warga,” sambungnya.

Pemerintah juga sudah mencoba menggelar mediasi antara perusahaan dengan warga hingga beberapa kali. Namun upaya itu selalu gagal karena warga terus bersikeras mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka.

“Mungkin lebih dari 10 kali mediasi antara warga dan perusahaan. Tapi lagi-lagi tidak ada kesepakatan yang tercapai. Apalagi mereka ngotot kalau tanah itu milik mereka. Saya juga tidak tahu apa yang mendasari mereka ngotot seperti itu,” ucapnya.

Hal berbeda disampaikan kuasa hukum warga Pulau Pari Nelson Nicodemus. Ia mengatakan bahwa tanah Pulau Pari sudah dikelola oleh warga semenjak tahun 2012, sedangkan PT Bumi Pari Asri mengklaim tahun 2015.

“Agak aneh karena Pintarso (salah satu pemilik perusahaan) itu baru 2015. Terkecuali Pintarso punya aset tahun 2010, mungkin beda lagi ceritanya,” kata Tigor.

Sehingga dengan situssi tersebut, ia mengatakan seharusnya masalah itu bukan lah masalah pidana melainkan masalah perdata.

“Terdakwa mengelola sejak tahun 2012, sebelum lahan itu diklaim oleh Pintarso. Jadi Pintarso mengklaim lahan itu tahun 2015, baru dipidanakan pada 2012. Seharusnya tidak boleh dipidanakan, dan masuk ke kasus perdata,” katanya. 

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help