Belum Dicekal, Nur Mahmudi Bebas Keluar Negeri? Ini Jawaban Kepala Imigrasi Depok

Sampai saat ini belum ada cekal terhadap mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Harry Prihanto.

Belum Dicekal, Nur Mahmudi Bebas Keluar Negeri? Ini Jawaban Kepala Imigrasi Depok
Kompas.com/Rio Kuswandi
NUR Mahmudi Ismail 

KEPALA Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok, Dadan Gunawan menuturkan, berdasarkan dari sistem informasi di Ditjen Imigrasi, sampai saat ini belum ada cekal terhadap mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan SekertarIs Daerah Kota Depok Harry Prihanto.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, oleh Polresta Depok.

Belum adanya cekal terhadap keduanya karena Ditjen Imigrasi belum menerima pengajuan cekal dari Polresta Depok.

Meski begitu kata Dadan akan cukup sulit bagi Nur Mahmudi dan Harry Prihanto ke luar negeri setelah kasusnya mencuat lewat berbagai pemberitaab.

"Karena belum adanya usulan pencegahan, maka bila kita bicara proses bisnis bagi seseorang, baik yang akan mengajukan layanan permohonan paspor maupun berangkat ke luar negeri selama di sistem cekal tidak ada, setelah petugas melakukan pengecheckkan dan memastikan, maka dapat dipastikan orang dimaksud dapat dilanjutkan proses layanannya baik di kantor Imigrasi maupun pada saat akan berangkat ke luar negeri" kata Dadan kepada Warta Kota, Jumat (31/8/2018).

"Namun sebagai petugas kita juga dituntut harus peka terhadap situasi dan kondisi yang sedang berkembang apalagi sudah menjadi pemberitaan. Maka sinergi dalam hal ini sangatlah diperlukan dengan melakukan konfirmasi kepada pihak yang sedang menangani kasusnya yakni kepolisian," papar Dadan.

Dengan begitu, jika dalam sinergi kepolisian meminta Imigrasi tidak mengizinkan Nur Mahmudi atau Harry Prihanto ke luar negeri, maka petugas Imigrasi akan melakukannya.

"Jika sebaliknya maka petugas juga akan menjalankannya," kata dia.

Karenanya kata Dadan, akan cukup sulit bagi keduanya bepergian ke luar negeri, karena kasusnya sudah menjadi pemberitaan di masyarakat luas.

Sebelumnya Dadan menjelaskan penetapan pencekalan prosesnya tidak secara otomatis melainkan perlu ada usulan dari instansi yang memiliki kewenangan dimaksud salah satunya Polri yang sedang menangani kasus keduanya.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved