Bawaslu DKI Kabulkan Permohonan Taufik Gerindra, KPU DKI akan Gelar Rapat Internal

BAWASLU DKI Jakarta telah mengabulkan permohonan politisi Partai Gerindra Mohammad Taufik.

Bawaslu DKI Kabulkan Permohonan Taufik Gerindra, KPU DKI akan Gelar Rapat Internal
Kompas.com
M Taufik 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah mengabulkan permohonan politisi Partai Gerindra Mohammad Taufik agar namanya dimasukkan ke dalam daftar calon legislatif sementara.

Menyikapi keputusan tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Nurdin mengatakan pihaknya akan menggelar rapat internal dan berkoordinasi dengan KPU RI.

“Kami akan koordinasi dan rapat internal, pleno di internal KPU DKI Jakarta dan konsultasikan keputusan kepada KPU RI karena melihat dari proses persidangan yang dipermasalahkan adalah isi dari Peraturan KPU 20 Tahun 2018,” ungkap Nurdin, Jumat (31/8/2018).

Ia beralasan rapat pleno di internal KPU DKI Jakarta perlu dilakukan karena sifatnya yang kolektif kolegial. Pasalnya sebagai KPU provinsi, pihaknya hanya menjalankan apa telah ditetapkan KPU RI.

“Kami belum konsultasi masalah putusan karena hari ini baru dibacakan. Seperti apa tindak lanjutnya, tergantung. Secara hierarkis KPU Provinsi ke KPU RI dan yang dipermasalahkan kan PKPU-nya,” ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum Taufik, Yupen Hadi mengatakan pihaknya menyambut baik putusan Bawaslu DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan kliennya. Ia pun memberikan dua poin apresiasi bagi Bawaslu DKI Jakarta.

“Pertama, apresiasi terhadap Bawaslu bahwa mereka bekerja lebih cepat dari waktu yang diberikan UU, 12 hari. Hanya enam kali sidang yang kami hitung, semenjak awal sidang sampai dengan hari putusan, cuma delapan hari dan ini luar biasa,” katanya.

Sementara poin berikutnya Yupen menyinggung keputusan Bawaslu DKI Jakarta yang sudah sangat tepat. Pasalnya peraturan tersebut dianggap telah menyalahi aturan yang sudah ada.

“Isinya ini sekalipun sudah ada lima Bawaslu daerah yang memutus hal sama, tapi yang kita pahami bahwa yang disampaikan majelis tadi dalam putusannya, mereka sedang melakukan tugasnya dengan sangat baik, yaitu melakukan penegakan hukum,” katanya.

Yupen menambahkan kliennya sudah mengetahui hasil putusan Bawaslu DKI Jakarta meski tidak bisa mengikuti jalannya persidangan. Taufik pun ingin segera hak politiknya segera dipulihkan.

“Beliau ingin haknya dipulihkan, kemudian tadi ada perintah dari majelis harus dimasukkan lagi karena sudah memenuhi syarat. Nanti dimasukkan ke dalam DCS kemudian masuk dong ke DCT. Artinya hak dia sebagai caleg dipulihkan,” ucapnya.

Sekadar informasi Mohammad Taufik menggugat KPU DKI Jakarta karena tidak memasukkan namanya dalam daftar calon legislatif sementara. Hal itu lantaran status Taufik yang merupakan mantan napi kasus korupsi.

Keputusan KPU DKI Jakarta itu mengacu pada larangan bagi mantan koruptor menjadi caleg yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Mohammad Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 silam.

Politisi Partai Gerindra yang ketika itu menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum 2004.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved