Bawaslu DKI Kabulkan Permohonan M. Taufik

Badan Pengawas Pemilu DKI mengabulkan permohonan politisi Partai Gerindra M Taufik dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu.

Bawaslu DKI Kabulkan Permohonan M. Taufik
WARTA KOTA/JUNIANTO HAMONANGAN
Mohammad Taufik mendatangi Kantor Bawaslu DKI Jakarta di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (16/8/2018). 

BADAN  Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengabulkan permohonan politisi Partai Gerindra Mohammad Taufik dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang digelar Jumat, (31/8/2018).

“Pertama, memutuskan menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis, Puadi saat membacakan putusannya dalam persidangan.

Puadi menambahkan dengan putusan tersebut, Taufik dinilai telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sebagai bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta.

“Menyatakan bakal calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 3 Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohammad Taufik, memenuhi syarat dan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 oleh KPU Provinsi DKI Jakarta,” ungkapnya.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta itu juga menambahkan, dengan adanya penetapan keputusan tersebut maka KPU DKI Jakarta agar segera melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam sidang adjukasi.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018,” tutupnya.

Keputusan tersebut langsung disambut antusias kuasa hukum Taufik, Yupen Hadi dan rekan-rekannya.

Sementara itu para pendukung Taufik yang juga ikut hadir dalam persidangan, juga bertepuk tangan begitu mendengar keputusan itu.

Taufik sendiri tidak terlihat mengikuti jalannya persidangan yang mengagendakan putusan itu. Sementara dari pihak termohon dalam hal ini KPU DKI Jakarta, Komisioner KPU DKI Jakarta, Nurdin.

Sekadar informasi Mohammad Taufik menggugat KPU DKI Jakarta karena tidak memasukkan namanya dalam daftar calon legislatif sementara. Hal itu lantaran status Taufik yang merupakan mantan napi kasus korupsi.

Keputusan KPU DKI Jakarta itu mengacu pada larangan bagi mantan koruptor menjadi caleg yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Mohammad Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 silam.

Politisi Partai Gerindra yang ketika itu menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum 2004.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help